PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tahun ini akan menambah rumah singgah baru untuk menampung Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Pengamen, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ).
Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas, Widarso, rumah singgah yang ada saat ini tidak cukup untuk menampung PPKS yang ada di Banyumas.
“Yang sedang kami siapkan untuk sementara menunggu yang ideal kami siapkan bangunan eks tempat arsip, dengan jumlah kamar sebanyak 12 kamar. Semoga pada April sudah bisa dipakai,” ujar Widarso kepada Republika.co,id, Ahad (30/1).
Kabid Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosia (RPJS) Dinsospermades Banyumas, Budi Suharyanto menambahkan, saat ini rumah singgah yang ada hanya memiliki empat ruang yang kapasitasnya tentu tidak cukup untuk menampung sekitar 570 PPKS yang ditangani per 2021 lalu.
“Itu yang bikin pusing (ruangan tidak cukup),” ujar Budi. Diungkapkan, bahkan di awal tahun ini Dinsospermades telah membebaskan tiga ODGJ yang sudah dipasung oleh keluarga mereka hingga belasan tahun.
Dua dari ODGJ itu sudah dirujuk ke RSJ Klaten. Sedangkan satunya lagi masih berada di rumah singgah karena masih menunggu pembuatan KTP, sehingga baru bisa dirujuk pada Februari.
“Yang dipasung itu semua diawali dengan depresi dan tidak adanya penanganan. Awalnya keluarga bersikeras tidak mau membebaskan, setelah dijelaskan kalau ini gratis sampai penanganan tuntas baru bisa,” jelasnya.
Dengan bertambahnya PPKS ini tentunya kebutuhan rumah singgah menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, Dinsospermades melakukan alih fungsi gudang Dinsospermasdes di Jalan Margantara Tanjung, Purwokerto Selatan, menjadi rumah singgah dengan kapasitas 12 ruang.
Lokasi ini digunakan sementara sampai rumah singgah baru di Karanglewas eks Kawedanan mulai dibangun pada 2023. Pembangunan rumah singgah ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar Rp 6 miliar.
“Sesuai gambar dan DED (detailed engineering design) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sekitar Rp 6 miliar – 6,5 miliar untuk fisik bangunan,” kata dia.
