PURWOKERTO – Inspektorat Banyumas berinovasi dengan meluncurkan program ‘Rindu Tuntas’ (Ruang Interaksi dan Dialog untuk Solusi Tindak Lanjut dan Pengawasan APIP) sebagai upaya menghadirkan model pengawasan yang lebih humanis dan progresif. Program ini diresmikan langsung oleh Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie pada Rabu (18/6/2025) di Hall D’Garden Resto Purwokerto.
Program ‘Rindu Tuntas’ digagas oleh Inspektur Pembantu Satu Inspektorat Daerah, Diah Aryanti, sebagai bagian dari aksi perubahan untuk membangun komunikasi dan pemahaman yang mendalam.
Diah Aryanti menjelaskan bahwa ruang interaksi dan dialog ini merupakan wadah bagi pihak auditee untuk menyamakan persepsi terkait rekomendasi hasil tindak lanjut dari inspektorat.
“Dengan ruang ini, harapannya dapat menjadi wadah penyelesaian rekomendasi-rekomendasi yang belum tuntas, mulai dari tahun ke tahun, bahkan mungkin lima tahun sebelumnya. Ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Diah.
Ia menambahkan, saat ini proses penyelesaian rekomendasi dilakukan dengan sistem jemput bola. Namun, ke depannya akan disediakan ruangan khusus di inspektorat bagi auditee yang ingin datang langsung.
“Seperti hari ini, kita mengumpulkan tiga kecamatan, Banyumas, Kalibagor, dan Somagede, beserta pemerintah desa di bawahnya, di satu lokasi. Itu jemput bola. Nantinya jika ruangan sudah siap, maka kita akan langsung menjalankannya, tentu itu akan semakin mempermudah,” imbuhnya.
Senada dengan Diah, Sekda Banyumas Agus Nur Hadie menuturkan bahwa ‘Rindu Tuntas’ menawarkan pendekatan dialogis, partisipatif, dan berbasis solusi. Program ini membuka ruang komunikasi yang sehat antara APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan para auditee dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Dengan adanya ruang dialog semacam ini, diharapkan akan tercipta kesepahaman antara APIP dan auditee mengenai substansi rekomendasi, komitmen bersama dalam menyelesaikan tindak lanjut secara tepat waktu, serta penurunan beban tumpukan tindak lanjut yang belum tuntas,” ucap Agus.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa program ini mendorong pergeseran paradigma pengawasan. Pengawasan tidak lagi semata-mata sebagai aparat penegak kedisiplinan birokrasi, tetapi sebagai mitra pembangunan yang mampu membimbing dan mendampingi perangkat daerah dalam membangun sistem yang kuat, efisien, dan transparan.
“Tidak hanya mengandalkan dokumen, tetapi juga komunikasi dan pemahaman yang mendalam,” tegasnya.
Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas, Djoko Setyono, mengakui bahwa program ini sangat dibutuhkan mengingat inspektorat memiliki dua fungsi utama: penjaminan dan konsultasi.
“Fungsi konsultasi ini dirasa masih kurang. Para auditee atau objek-objek pemeriksaan kadang masih kebingungan tentang tindak lanjut dari rekomendasi yang sudah diberikan. Rekomendasi ini dalam konteks untuk memperbaiki,” jelas Djoko.
Ia optimis program ini dapat menjembatani keluhan dari objek pemeriksaan dengan pihak inspektorat dalam hal pengawasan, sehingga ke depannya diharapkan tidak ada lagi temuan-temuan yang berulang.
“Nanti akan kita siapkan tempat berupa gedung yang secara khusus akan ada area untuk memberikan pelayanan, sehingga layanan yang diberikan kepada teman-teman objek-objek pemeriksaan bisa maksimal,” pungkasnya. (Angga Saputra)
