FOKUS UTAMA – DPP PDI Perjuangan secara resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh kader partai memiliki bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini berlaku nasional, termasuk bagi kader di wilayah Kabupaten Banyumas.
Politikus PDIP Guntur Romli membenarkan adanya surat edaran tersebut. “Betul, surat tersebut untuk internal Partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa Partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” kata Guntur dikutip dari merdeka.com, Jumat (27/2/2026).
Dalam surat edaran itu, DPP PDIP menegaskan bahwa program MBG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat.
“Bahwa anggaran pendidikan pada hakikatnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk diantaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan sarana-prasarana Pendidikan,” demikian pernyataan dalam surat tersebut.
Bantahan atas Pernyataan BGN
Guntur menjelaskan, penerbitan surat edaran ini juga merupakan respons atas pernyataan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati yang menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG.
“Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” pungkas Guntur.
Isu di Banyumas Belum Terkonfirmasi
Di tengah terbitnya surat edaran tersebut, beredar desas-desus di wilayah Kabupaten Banyumas yang menyebut sejumlah kader PDIP yang menduduki jabatan strategis diduga terlibat dalam bisnis MBG dengan kepemilikan SPPG di beberapa titik.
Meski PDIP Pusat menegaskan larangan ini berlaku tanpa terkecuali termasuk Banyumas, namun informasi mengenai kepemilikan SPPG oleh kader PDIP di wilayah setempat masih belum dapat dikonfirmasi kebenarannya hingga berita ini ditayangkan.
Hingga berita ini diunggah, Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Banyumas, dr. Budhie Setiawan belum memberikan pernyataan. Permintaan konfirmasi yang dikirimkan indiebanyumas melalui pesan singkat belum mendapatkan jawaban. (Angga Saputra)
