PILPRES, indiebanyumas.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah format debat Pilpres 2024. Bila pada Pilpres 2019 ada debat khusus cawapres, pada Pilpres 2024 debat cawapres akan didampingi capres pasangannya.
Perubahan format debat ini membuat publik geram. Sejumlah elemen menilai hal ini sebagai upaya sebagai keberpihakan ke salah satu pasangan calon.
Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, upaya yang dilakukan KPU membuat rakyat tidak suka. Perubahan sistem atau format tersebut, membuat KPU siap untuk dimusuhi masyarakat.
“Pertanyaan besarnya menurut saya adalah, kenapa kemudian KPU menyediakan dirinya untuk dicaci oleh rakyat, dicaci oleh para pemilik suara. Kan itu pertanyaan besarnya, apakah memang Pemilu 2024 itu disiapkan untuk Gibran versus everybody,” Kata pria yang disapa Hensat ini, Sabtu (2/12/2023) dikutip dari laman Analisis Politik Survei KedaiKOPI.
Ia menuturkan, jika memang konsep ini diubah KPU, dengan demikian menurutnya lembaga penyelenggara kompetensi ini membuat serangkaian yang tidak wajar dalam proses demokrasi.
“Kalau menurut saya, inilah saatnya rakyat menggaungkan tagar SOS demokrasi. Kenapa demikian? karena bila penyelenggara kompetisi tidak bisa mendiskualifikasi, maka rakyat lah yang bisa mendiskualifikasi,” katanya.
“Saya terus terang, walaupun masih menyisahkan kepercayaan kepada KPU, tapi ini terlalu gamblang dan kasat mata dipersepsikan berpihak kepada salah satu peserta,” ucapnya lagi.
Hensat menuturkan, jika seperti ini, pemilu kecil kemungkinan akan menghasilkan ataupun mendapatkan sosok pemimpin yang memang bisa membawa Indonesia lebih baik ataupun yang diinginkan oleh masyarakat keseluruhan.
“Karena semuanya hanya skenario belaka, memanfaatkan kekuasaan untuk melanjutkan program-program penguasa sebelumnya. Saatnya rakyat mendiskualifikasi dan menyediakan pikirannya hanya untuk dua pasangan calon,” katanya. (aga)
