Jakarta – Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi soal arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam proses alih status ASN. Dia mengatakan akan menindaklanjuti arahan Jokowi.
“Yang selanjutnya saya ingin sampaikan juga terkait dengan bagaimana respons KPK terkait dengan arahan Presiden. Kami Pimpinan KPK dan Sekjen termasuk dengan seluruh pejabat struktural terus bekerja dengan tidak memberikan komentar karena kita bekerja,” kata Firli saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
“Saya pastikan bahwa KPK sebagaimana arahan Presiden kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi, komunikasi dengan MenPAN dan Kepala BKN, termasuk juga dengan kementerian lain,” imbuhnya.
Firli mengatakan dalam menindaklanjuti arahan Jokowi, KPK tidak dapat bergerak sendiri. Jokowi sebelumnya meminta KPK, BKN, KemenMen-RB untuk menyusun skenario ‘menyelamatkan’ 75 pegawai KPK tersebut.
“Karena sesungguhnya, kalau ada perintah presiden, tentu kita tindak lanjuti, tetapi menindaklanjutinya tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK Karena terkait dengan kementerian/lembaga lain. Ada MenPAN, ada Kumham yang mengatur regulasi, ada Komisi Aparatur Sipil Negara, ada Lembaga Administrasi Negara, ada MenPAN-RB dan ada BKN,” kata dia.
Firli mengatakan awal pekan depan, KPK bersama pihak lain akan membahas upaya tindak lanjut arahan Jokowi atas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
“Dan kami mohon maaf tidak mau mendahului keputusannya. Tetapi yang pasti, hari Selasa, kita akan lakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 (pegawai) KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya. Bagaimana proses selanjutnya, tentu melibatkan kementerian/lembaga lain,” kata dia.
“Karena itu kami tidak berani memberikan respons sejak awal, karena kami harus bekerja bersama-sama kementerian/lembaga,” tambah Firli.
Dia mengatakan dalam waktu dekat, 1.274 pegawa KPK lolos TWK yang akan segera dilantik menjadi ASN. Dia mengklaim sejak awal KPK tidak berniat memecat 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
“Bagaimana yang 75? Kami ingin pastikan sampai hari ini, tidak pernah KPK memberhentikan, tidak pernah KPK memecat, dan tidak pernah juga berpikir KPK untuk memberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat,” papar Firli.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK. Dia menegaskan KPK harus memiliki SDM terbaik yang berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi itu.
“Hasil Tes Wawasan Kebangsaan hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes,” kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).
Dia meminta pimpinan KPK, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana merancang aturan tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK. Aturan tindak lanjut itu, kata Jokowi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku yaitu merugikan hak pegawai.
“Saya minta kepada para pihak yang terkait khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang saya sampaikan tadi,” kata Jokowi.
(jbr/fjp)
