Purwokerto – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon pembangunan di tingkat pusat hingga daerah harus sejalan dengan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs).
Saat ditemui di sela Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDGs Day di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa siang, Fadli Zon menjelaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menandatangani tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs) pada tahun 2015.
“Indonesia dalam hal ini melalui Bappenas, sementara di DPR melalui BKSAP. Jadi, pembangunan di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat daerah itu ada 17 target supaya tidak ada seorang pun tertinggal di dalam pembangunan dalam konteks atau kerangka SDGs ini,” katanya menjelaskan.
Terkait dengan hal itu, dia mengatakan bahwa pembangunan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, harus dalam kerangka SDGs.
Fadli Zon lantas mencontohkan poin ke-16 SDGs tentang pemerintahan, poin ke-7 tentang energi terbarukan atau berkelanjutan, dan lain-lain.
“Jadi, target-target SDGs ini nanti sampai 2030. Sekarang ini dalam rangka dekade untuk aksi menuju ke situ,” ujarnya.
Ia berharap program-program pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun daerah, sejalan dengan kerangka SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat pada umumnya.
Jika hingga saat ini, kata Fadli Zon, ada sebagian daerah yang sudah ikut dalam kerangka SDGs dan masih ada pula yang belum ikut SDGs atau masih sendiri-sendiri walaupun poin-poinnya sama.
Ia mengharapkan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat tersosialisasi dengan banyak sehingga kerangkanya bisa dalam kerangka SDGs.
“Kami di BKSAP ini, di DPR, bagian yang diplomasi antarparlemen. Jadi, kegiatan ini juga dalam rangka menyinergikan kepentingan-kepentingan daerah,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Misalnya, kalau ada kaitannya dengan luar, perguruan-perguruan tinggi yang mempunyai hubungan dengan perguruan tinggi di luar negeri, pihaknya bisa ikut menjembatani.
Menurut dia, hal itu disebabkan diplomasi parlemen merupakan salah satu tugas dari DPR dan ada nomenklaturnya di parlemen-parlemen seluruh dunia.
