BANYUMAS– Hajatan Pilkada tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan masalah penting yang perlu menjadi perhatian bagi siapa saja yang nanti memenangi pilkada.
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB) menilai esensi demokrasi saat ini hanya sebatas menyentuh pada aspek prosedural semata.
Dia menyebutkan, dalam gelaran Pemilu, misalnya, di sana terdapat calon, ada juga penyelenggara dan juga ada partisipan.
“Namun demikian, substansi daripada hasil kadangkala masih jauh panggang daripada api,” kata BHB dalam acara Focus Group Discussion dengan tema Korelasi Pemilukada dan Kesejahteraan Rakyat yang digelar di Aula Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Senin (3/6/2024).
Oleh karena itu, tegas BHB, demokrasi harus mampu mengatasi bentuk proseduralnya yang sekarang ini.
“Meskipun proseduralnya sendiri tidak dapat dihilangkan, tetapi demokrasi substansial mutlak diperlukan, “tegas Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng ini.
BHB menyatakan, problem kesejahteraan rakyat hingga hari ini masih menghantui Kabupaten Banyumas. Bicara problematika di Banyumas, kata BHB, saat ini sudah bisa dijelaskan dalam sejumlah contoh nyata dimana Banyumas adalah lima besar kabupaten yang masuk kategori
wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
Kasus stunting juga kita masih belum tertangani dengan baik sehingga muncul angka yang masih sangat sangat tinggi.
“Ini menjadi kritik bagi kita semua bahwa ada tanda-tanda dalam proses politik yang salah, ” katanya.
BHB mengharapkan, partisipasi masyarakat dalam Pemilukada nantinya tidak lahir hanya sebagai pemilih saja, tetapi sampai pada kekuatan untuk bisa berpartisipasi dalam pengawasan tata kelola pemerintahan.
“Ada kebersamaan dalam pengelolaan tata pemerintahan antara rakyat dan penguasa, sebab pengelolaan pemerintahan itu tidak bisa dijalankan dengan cara sederhana. Karena itu mari kita kembalikan kepada hari nurani, jangan pilih berdasarkan karena mereka memberi, ” ungkapnya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Sosial (FISIP) unsoed, Dr Tri Wuryani MSi mengatakan, Pilkada akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik.
Setidaknya, kata Triwur, masyarakat lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik; training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
“Pilkada akan memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan mempunyai legitimasi, hal ini dikarenakan dengan adanya pemilihan secara langsung oleh masyarakat, maka kepala daerah mempunyai orientasi tanggungjawab atas kinerja yang dilakukannya kepada seluruh masyarakat,” ujar Triwur.
Menurut Triwur, Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balances) di daerah.
“Karenanya, Kepala daerah harus tahu apa yang diinginkan masyarakat kelas bawah, jangan hanya mengandalkan popularitas semata tapi tidak berpikir ke depan untuk kepentingan masyarakat kelas bawah, ” kata Triwur.
Menurut Triwur, beragam problem sosial, terutama kemiskinan, seharusnya akan dapat diatasi dengan pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Pilkada. Karena, lanjut dia, Pilkada akan menghasilkan pemimpin yang memahami betul potensi dan problem daerahnya.
“Dengan demikian, pemimpin daerah diharapkan akan menghasilkan beragam kebijakan publik yang inovatif-solutif bagi problem sosial masyarakat daerah, ” katanya.
Angga Saputra