BANYUMAS – Pemerhati Kebijakan Publik dan Lingkungan, Eddy Wahono, menilai Kabupaten Banyumas perlu segera memperkuat struktur pengawasan internal dengan menghadirkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keberadaan PPNS dinilai krusial untuk memastikan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) berjalan efektif.
“PPNS di tiap OPD dibutuhkan agar pelaksanaan perda dan perbup bisa diawasi secara lebih optimal. Selain itu, kehadiran PPNS memungkinkan penegakan hukum administratif dilakukan lebih cepat dan efisien di lingkungan Pemkab,” kata Eddy, Minggu (21/4).
Ia menambahkan, penyelesaian berbagai pelanggaran administratif semestinya tidak selalu bergantung pada aparat penegak hukum eksternal. Dengan adanya PPNS, penyelesaian dapat dilakukan secara internal sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Eddy mengungkapkan, saat ini Pemkab Banyumas hanya memiliki empat orang PPNS, sementara jumlah OPD mencapai 66 unit yang terdiri dari dinas, badan, dan kecamatan. Ketimpangan ini membuat pengawasan berjalan tidak maksimal.
Ia juga menyoroti persoalan klasik dalam pengelolaan parkir di Banyumas yang dinilainya belum tertata dengan baik. Menurutnya, kekacauan dalam sistem perparkiran tersebut salah satunya disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan di masing-masing OPD.
Sebagaimana diketahui persoalan pengelolaan parkir saat ini menjadi salah satu hal penting yang harus segera diselesaikan secara tertib oleh Pemkab Banyumas. Pengelolaan parkir di Banyumas saat ini dinilai banyak pihak masih jauh dari kata ideal.
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menekankan pentingnya penataan sistem parkir demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut potensi retribusi dari sektor parkir di Banyumas bisa mencapai Rp23 miliar per tahun, namun realisasi saat ini masih di bawah Rp2 miliar.
“Petugas parkir kita ada lebih dari 1.500 orang. Jika dibuatkan sistem berbasis aplikasi dan masing-masing menyetor rata-rata Rp10.000 per hari, potensi harian bisa mencapai Rp15 juta. Kalikan 360 hari, hasilnya sangat besar,” ujar Bupati saat menghadiri agenda Panggung Aspirasi bertemakan ‘Mengurai Benang Kusut Parkir Banyumas’ di DPRD Banyumas, Senin (21/4/2025).
Ia menyambut baik target DPRD Banyumas yang menargetkan pendapatan sektor parkir minimal Rp5 miliar. Menurutnya, angka tersebut realistis dan harus segera diwujudkan dengan pendekatan sistem yang tertib dan transparan. (Angga Saputra)
