NASIONAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmen transparansi dengan membuka seluruh akses data keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini ditandai dengan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan KPK Tahun Anggaran 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/1/2026) kemarin.
Dilansir dari laman resmi KPK, proses pemeriksaan ini merupakan bagian dari mandat konstitusional BPK untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai aturan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan kesiapan penuh lembaganya untuk diaudit secara terbuka dan kooperatif. “Kami siap diperiksa. Semua sudah kami siapkan dan harus buka-bukaan. Kita bisa mengetahui apa saja kekurangan kita dan hasilnya bisa digunakan untuk perbaikan,” ujarnya.
Lembaga anti rasuah itu mencatat performa keuangan yang kuat pada 2025, dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 98,98%. Dari sisi penegakan hukum, KPK berhasil memulihkan aset negara senilai Rp1,53 triliun dan menyetorkan penerimaan negara sekitar Rp500 miliar pada semester I.
Capaian ini menjadi modal KPK untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2019. Setyo menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan rekomendasi BPK agar tidak ada temuan berulang di masa depan.
Hingga Semester II 2025, KPK telah menyelesaikan 92,65% rekomendasi BPK tahun sebelumnya, atau 378 dari 408 rekomendasi senilai Rp57 miliar dan US$100. Atas capaian ini, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK atas tindak lanjut dengan capaian 92,65% dan yang belum ditindaklanjuti 0 persen,” kata Nyoman.
BPK juga mengapresiasi peningkatan signifikan kepuasan publik terhadap KPK sebesar 72,6%, berdasarkan survei Litbang Kompas, yang menempatkan KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan citra positif.
Tim pemeriksa BPK akan melakukan audit selama 85 hari kerja, terhitung sejak 8 Januari hingga 25 Mei 2026, dengan uji petik di empat lokasi: Bali, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.
BPK memastikan audit akan berjalan secara independen dan objektif, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme. “Kami berharap komunikasi baik terjalin antara BPK dengan KPK. Jadikan auditor rekan kerja, sehingga menghasilkan rekomendasi berguna,” pungkas Nyoman.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto, Anggota Dewan Pengawas Chisca Mirawati, Sekretaris Jenderal Cahya H. Harefa, serta jajaran deputi, direktur, dan kepala biro KPK. (Angga Saputra)
