Hukum – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyoroti hasil pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat di DKI Jakarta yang memiliki aset tanah dalam jumlah banyak.
Hal itu disampaikan Alex dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2022 di Wilayah DKI Jakarta di Kantor Gubernur DKI Jakarta, Kamis (15/12).
Ia pun mengingatkan para pejabat agar tak memiliki kebiasaan menumpuk harta sebanyak-banyaknya.
“Banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI memiliki tanah puluhan bidang. Mudah-mudahan ini dari hasil yang halal. Tapi, kami ingin mengajak Bapak/Ibu sekalian, samakan persepsi, memiliki mindset jangan menumpuk harta sebanyak-banyaknya,” kata Alex.
Dalam kesempatan itu, Alex juga menyebut masih ada pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berusaha mencari uang tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan.
“Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan terutama dalam proses PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa),” katanya.
Berdasarkan laman LHKPN, CNNIndonesia.com merangkum sejumlah daftar harta kekayaan pejabat DKI. Dari puluhan nama, rata-rata pejabat DKI memiliki harta miliaran, namun ada beberapa yang memiliki ratusan juta.
1. Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono: Rp31,98 miliar
2. Pj Sekda, Uus Kuswanto: Rp4,79 miliar
3. Deputi Gubernur bidang Budaya dan Pariwisata, Marullah matali: Rp4,97 miliar
4. Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma: Rp2,79 miliar
5. Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin: Rp1,37 miliar
6. Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim: Rp2,63 miliar
7. Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu: Rp9,95 miliar
8. Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar: Rp4,91 miliar
9. Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi: Rp5,47 miliar
10. Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo: Rp6,59 miliar
11. Kepala Dinas Kesehatan, Widyastuti: Rp5,57 miliar
12. Kepala Satpol PP, Arifin: Rp24,59 miliar
13. Kepala Dinas Pendidikan, Nahdiana: Rp1,77 miliar
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Asep Kuswanto: Rp683 juta
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Andhika Permata: Rp7,61 miliar
16. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Maria Qibtya: Rp4,46 miliar
17. Kepala Dinas Sosial, Premi Lasari: Rp7,17 miliar
18. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Yusmada Faizal: Rp16,10 miliar
19. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Ratu Rante: Rp19,09 miliar
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sarjoko: Rp6,04 miliar
21. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Achmad Firdaus: Rp934 juta
22. Kepala Dinas Kebudayaan, Iwan Henry: Rp5,33 miliar
23. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat: Rp6,75 miliar
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Atika Nur: Rp1,38 miliar
25. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Michael Rolandi Cesnanta Brata: Rp14,97 miliar
26. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Lusiana Herawati: Rp3,89 miliar
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Taufan Bakri: Rp6,61 miliar
28. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Fitria Rahadiani: Rp726 juta
29. Kepala BPBD, Isnawa Adji: Rp11,10 miliar
30. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Heru Hermawanto: Rp6,00 miliar
31. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satriadi Gunawan: Rp4,63 miliar
32. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Budi Awaludin: Rp1,05 miliar
33. Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Fajar Sauri: Rp4,46 miliar
34. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wahyu Haryadi: Rp3,51 miliar
35. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Benni Aguscandra: Rp2,57 miliar
36. Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Raides Aryanto: Rp1,34 miliar
37. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Suharini Eliawati: Rp1,99 miliar
38. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Tuty Kusumawati: Rp5,39 miliar
39. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Andri Yansyah: Rp15,58 miliar
40. Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho: Rp16,22 miliar
41. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mochamad Miftahulloh Tamary: Rp2,75 miliar
42. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Indra Patrianto: Rp2,53 miliar.
Sumber : CNN Indonesia
