FOKUS – Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMP Negeri di Kabupaten Banyumas tahun 2025 menuai sorotan tajam. Sejumlah wali murid mengeluhkan sistem pendaftaran daring yang dinilai membingungkan dan kerap mengalami gangguan teknis, termasuk tidak bisa diakses karena server bermasalah.
Sejak dibukanya pendaftaran tahap pertama yang mencakup jalur afirmasi, domisili, dan mutasi, berbagai persoalan muncul. Tampilan sistem yang tidak ramah pengguna serta gangguan akses membuat orang tua kesulitan dalam memahami alur pendaftaran.
Sekretaris Jaringan Forum Demokrasi (Fordem), Bejo Wijaya, menilai sistem SPMB tahun ini belum siap digunakan dan dikelola secara tidak profesional.
“Gangguan teknis terjadi justru di waktu krusial. Ini menunjukkan pengelolaan yang tidak becus dan berdampak langsung pada masyarakat, khususnya calon siswa dan orang tua mereka,” tegas Bejo yang juga Wakil Ketua PC Ansor Banyumas.
Menurutnya, sistem pendaftaran tahun ini jauh lebih rumit dibanding tahun-tahun sebelumnya, ketika proses verifikasi bisa langsung melalui sekolah dan hasil seleksi lebih mudah dipantau.
“Sekarang makin ribet. Orang tua semakin pusing dengan regulasi dan alur sistem yang tidak jelas,” katanya.
Jaringan Fordem mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan pihak pengelola sistem untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, agar kesalahan serupa tidak terulang pada tahun berikutnya.
Sekretaris Dinas Pendidikan sekaligus Ketua Panitia SPMB Banyumas, Sarno, membenarkan adanya gangguan pada website pendaftaran. Ia menyebut gangguan disebabkan lonjakan akses yang tinggi secara bersamaan.
“Sistem sebenarnya sudah siap, hanya saja jumlah akun yang masuk bersamaan sangat tinggi,” ujar Sarno, Selasa (24/6/2025) kepada wartawan.
Pihaknya, lanjut Sarno, telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Banyumas untuk menindaklanjuti kendala teknis tersebut. Ia juga membuka opsi perpanjangan waktu pendaftaran yang sebelumnya dijadwalkan ditutup pukul 12.00 WIB pada hari yang sama.
“Kami akan perpanjang, tapi masih dihitung berapa lama server down. Waktu yang hilang akan kami ganti secara proporsional,” ungkapnya.
Namun, tak hanya persoalan teknis, sistem zonasi yang berubah menjadi pembagian “domisili utama” dan “domisili sebaran” juga memicu kebingungan.
Salah satu wali murid, Della Pribadi, warga Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, mengaku kecewa karena anaknya tidak bisa mendaftar ke SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 6 Purwokerto.
“Rumah kami dekat, tapi ternyata hanya Kelurahan Sumampir yang masuk domisili utama di SMP Negeri 9 Purwokerto. Kami termasuk domisili sebaran, jadi tidak diprioritaskan. Padahal secara jarak sangat dekat,” ujar Della.
Ia menilai sistem SPMB tahun ini terlalu rumit dan menyulitkan, terutama bagi orang tua yang tidak terbiasa dengan sistem daring dan aturan teknis. Ia membandingkan dengan sistem sebelumnya yang berbasis nilai ujian nasional yang menurutnya lebih adil dan mudah dipahami.
“Aturannya sekarang ribet. Anak enggak bisa daftar sendiri, orang tua juga harus paham banyak hal dulu. Ini menyulitkan, bikin emosi karena penerapan di lapangan juga kaku,” keluhnya.
Situasi ini menambah tekanan bagi banyak orang tua yang berharap anaknya bisa mengakses pendidikan berkualitas di sekolah negeri tanpa kendala teknis maupun kebijakan yang menyulitkan. (Angga Saputra)
