BANYUMAS – Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiono, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendukung penuh program Trilas sebagai langkah mewujudkan visi Banyumas Produktif, Adil, dan Sejahtera (Banyumas PAS). Instruksi tersebut disampaikan dalam apel perdana usai libur Idul Fitri 1447 Hijriyah, Kamis (26/3/2026) pagi, di Halaman Pendopo Si Panji.
Dalam arahannya, Bupati menekankan agar dukungan terhadap program unggulan tersebut diwujudkan dalam bentuk program kerja yang nyata dan terukur. Selain itu, ia juga mengingatkan ASN untuk terus gencar mensosialisasikan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang memungkinkan warga berobat gratis hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Program Trilas sudah banyak berjalan, namun sering kali pernyataan saya dipotong di media sosial. Karena itu, sosialisasi langsung penting agar masyarakat mendapat informasi utuh,” ujar Sadewo.
Cukup KTP, Warga Banyumas Berobat Gratis
Pemerintah Kabupaten Banyumas telah resmi meluncurkan kebijakan UHC yang memudahkan akses layanan kesehatan bagi warganya. Bupati Sadewo Trilastiono menegaskan, masyarakat pemilik KTP Banyumas tidak perlu lagi membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) saat berobat ke rumah sakit.
“Warga ber-KTP Banyumas sekarang cukup datang ke rumah sakit. Tidak perlu lagi membawa kartu KIS atau BPJS, cukup KTP sudah bisa dilayani,” ujar Sadewo.
Kebijakan ini mengacu pada skema pelayanan kelas 3 sesuai ketentuan program jaminan kesehatan nasional, dengan tujuan menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif.
Anggaran Kesehatan Naik Dua Kali Lipat
Untuk mendukung program UHC, Pemkab Banyumas meningkatkan alokasi anggaran secara signifikan. Anggaran untuk iuran BPJS yang sebelumnya berkisar di bawah Rp50 miliar, kini dinaikkan menjadi sekitar Rp105 miliar.
“Kami memprioritaskan anggaran untuk kesehatan masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami agar masyarakat tidak kesulitan berobat,” kata Sadewo.
Kebijakan ini ditempuh dengan menggeser prioritas anggaran dari sejumlah proyek fisik, seperti perbaikan jalan, ke sektor yang lebih langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yakni kesehatan dan pendidikan.
Tantangan Implementasi
Bupati Sadewo mengakui, masih terdapat sejumlah rumah sakit non-pemerintah yang belum sepenuhnya memahami kebijakan baru tersebut. Pasalnya, program UHC dengan pendekatan KTP merupakan terobosan baru yang mulai diperkuat pada masa kepemimpinannya.
Pemkab Banyumas berharap program UHC berbasis KTP ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan ke depan. Tantangan utama ke depan adalah menjaga keberlanjutan anggaran serta memastikan seluruh fasilitas kesehatan memahami dan menerapkan kebijakan tersebut secara merata. (Angga Saputra)
