Prof. Yudhie Haryono PhD
Rektor Univ Nusantara
Asap rokok membumbung tinggi. Gerimis masih terus terjadi. Siang itu, kami meriung dalam suasana Halal Bihalal di kantor kawan. Kami mentertawakan kisah Indonesia sebagai negeri rente birokrasi, di mana aktor birokrasi memanfaatkan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi (perburuan rente) melalui prosedur rumit, korupsi, kolusi, nepotisme dan ekonomi berbiaya tinggi.
Ya. 80 tahun sudah kita hidup dalam ekopol kolonial, walau pekik kemerdekaan diteriakkan. Yang ada hanya (dan satu-satunya) ekonomi ektraktif, ekonomi KKN, ekonomi eksploitasi, dan ekonomi anti kesentosaan bersama. Dus, merdeka hanya slogan, nasib tetap diperbudak. Merdeka hanya tulisan, posisi tetap dimiskinkan.
Itulah mengapa, kita menikmati hadirnya rupiah yang tak berdaulat dan suku bunga tinggi yang mencekik. Dalam rupiah yang rentan dan lemah, ia terdepresiasi terus menerus secara terstruktur, sistematis dan masif. Dalam posisi suku bunga tinggi, ketimpangan meningkatkan, daya beli melemah, dan mematikan ekspansi bisnis.
Ini aneh tapi nyata. Perbankan kita memilih jadi mesin rentenir dan menelan riba. Persis seperti zaman penjajahan. Mereka mencipta arsitektur bunga bank (terutama kredit) sangat tinggi karena kombinasi faktor struktural, fungsional, risiko, sekaligus BI rate yang mencekik.
Hasilnya, margin bank (NIM) di Indonesia masih paling tinggi di dunia. NIM perbankan kita beredar pada angka 4,4% (BRI bahkan ∼6,8%), jauh di atas China (2,16%), India (3,18%), Malaysia (1,95%) atau Singapura (1,2%). Juara, tapi juara untuk hal “pencekikan” ekonomi warganegara.
Kenyataannya, selisih bunga kredit vs bunga simpanan yang sangat lebar ini jadi sumber profit utama. Mencekik konsumen, memecut rakyat dan memeras nasabah adalah “sistem rentenir” dalam pola perbudakan modern.
Tentu saja, hal ini karena inklusi dan literasi keuangan belum optimal. Proses inklusi baru pada angka 75% (2025) dan literasi pada angka 50%. Pasti ini kesengajaan yang terus dipertahankan. Untuk kepentingan siapa? Elite bank dan oligarki ekonomi.
Akibat dari pola itu, pasokan dana pihak ketiga (DPK) tidak maksimal; saat likuiditas ketat, bank naikkan bunga deposito, dan bunga kredit ikut terangkat untuk menjaga margin. Ini simpel tapi remeh; solusi perbangkan tanpa kejeniusan.
Herannya, para bankir juga berargumentasi bahwa biaya operasional dan geografis tinggi. Menurut mereka, Indonesia merupakan negeri kepulauan yang membikin operasional bank kurang efisien dibanding negara lain, jadi beban itu dibebankan ke bunga.
Saat bersamaan, premi risiko kredit, terutama UMKM meningkat. Tentu saja, saat literasi rendah maka risiko gagal bayar dinilai tinggi, jadi bunga kredit segmen UMKM dipatok lebih tinggi sebagai “kompensasi” risiko. Cara ini adalah cara tanpa kerja cerdas. Hanya mengandalkan asumsi dan ongkang-ongkang kaki.
Singkatnya, kebijakan moneter dan faktor eksternal membuat bunga bank tetap tinggi. BI menaikkan suku bunga acuan saat inflasi tinggi (rupiah melemah atau saat The Fed naik) tujuannya untuk kendalikan harga dan stabilkan rupiah, yang otomatis bikin cost of fund bank naik. Posisi sub ordinat dari The Fad membuat volatilitas tinggi dan bunga tinggi.
Negeri para rentenir itu ujungnya bermain pada margin besar plus likuiditas yang ketat plus biaya operasi dan risiko kredit tinggi menghasilkan bunga tinggi yang terasa mencekik. Inovasi tak tumbuh, bisnis tak invasi, pengangguran tak berkurang, disparitas tak menyempit.
Saat bank tak banyak modal dan dikerjakan dengan “pinjaman antar bank” maka ekonomi pasti stagflasi, kredit rakyat seret, dan beban utang naik. Sayangnya, kehadiran SWF Danantara bukan ikut menyelesaikan warisan perbangkan kolonial, ia justru menajamkannya. Subhanallah.(*)
