Perum Bulog mengusulkan kepada Pemerintah untuk membebaskan bea masuk impor beras. Hal itu untuk menjawab tantangan perekonomian global terdampak geopolitiknya dan perang.
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso mengatakan kondisi geopolitik telah menyebabkan kenaikan harga minyak hingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Sedangkan untuk transaksi impor beras saat ini masih menggunakan dolar.
Lemahnya nilai tukar tersebut, membuat BUMN Pangan perlu menyiapkan uang yang lebih banyak untuk pengadaan pangan terutama komoditas beras.
Mengingat saat ini kapasitas produksi dalam negeri masih kurang menutupi kebutuhan pangan masyarakat.
“Gini, kan sekarang kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar kan tinggi, minyak pun sekarang naik harganya karena ada perangan di beberapa negara yang menghasilkan minyak,” kata Buwas di Kompleks DPR RI, Rabu, 8 November 2023 dikutip dari laman Okezone.
Kenaikan harga minyak tersebut juga menambah ongkos untuk mendatangkan beras Indonesia.
Mengingat ekspedisi laut menjadi transportasi menjadi yang dominan untuk mendatangkan beras jutaan ton ke Indonesia.
Sehingga meskipun harga beras impor yang dibeli di suatu negara mempunyai harga yang murah, jika dibandingkan dengan produksi petani dalam negeri.
Namun penambahan biaya ongkos kirim ini akan berpengaruh juga terhadap harga beras di pasar dalam negeri nantinya.
“Terus angkutannya pakai minyak buat kapal kan. Nah itu akan memengaruhi walaupun pangan itu harganya murah di negara itu,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Buwas menjelaskan saat ini pihaknya sudah mengajukan semacam relaksasi untuk pembebasan bea masuk impor beras.
Hal itu diharapkan mampu mengonversi kenaikan biaya logistik yang saat ini tengah terjadi.
“Maka salah satu yang kita ajukan kepada pemerintah, yaitu bea masuk, yang bea masuk pangan loh ya. Karena kedelai juga untuk kegiatan komersil, bisnis, tidak ada pajak bea masuknya. Masa beras yang untuk kepentingan masyarakat dipajaki? Nah itu maksudnya,” pungkasnya.
