INDIE BANYUMAS
  • BERANDA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • DUNIA
  • BANYUMAS RAYA
  • LAINNYA
    • CATATAN REDAKSI
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
INDIE BANYUMAS
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
INDIE BANYUMAS

Bencana Tiap Tahun, BPBD Cilacap Alokasi Dana Kebencanaan di APBDes

Rabu, 3 November 2021

Cilacap – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap, Jawa Tengah mendorong pemerintah desa dan kelurahan mengalokasikan secara khusus penanganan kebencanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Cilacap merupakan wilayah langganan bencana. Bahkan, dua tahun terakhir tercatat ratusan bencana alam terjadi di wilayah ini dan menyebabkan korban jiwa dan kerugian hingga miliaran rupiah.

Mengutip data BPBD Cilacap, sebanyak 78 bencana alam terjadi di Kabupaten Cilacap, sejak Januari-September 2021. Dari seluruh bencana ini, kerugian diperkirakan mencapai Rp2 miliar.

Sementara, pada 2020 lalu, tercatat 173 kejadian bencana yang terdiri dari 37 kejadian banjir, 80 tanah longsor, 53 kejadian angin kencang, kekeringan, satu gelombang pasang. Bahkan, bencana alam pada 2020 sampai menelan korban jiwa dengan kerugian mencapai Rp27 miliar

Kepala Seksi Pencegahan Bencana BPBD Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, kebencanaan tidak bisa ditanggung sendirian oleh BPBD. Perlu penanganan lintas sektoral, termasuk pemerintah desa, untuk mengalokasikan mitigasi, tanggap darurat, hingga penanganan pascabencana.

“Karena pembentukan destana ini kan juga menyangkut anggaran. Tetapi kita juga mengupayakan agar replikasi desa tangguh bencana itu bisa dianggarankan melalui APBDes. Dan ini masih proses,” katanya.

Terkait pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) karena masih kondisi Covid-19, maka yang bisa dilakukan adalah dengan replikasi model destana, dengan anggaran yang relatif lebih ringan.

Gatot mengemukakan, pandemi Covid-19 membuat seluruh struktur pemerintahan mulai dari pusat hingga kelurahan dan desa melakukan refocusing untuk penanganan wabah.

Dampaknya adalah berkurangnya pos anggaran untuk sektor lainnya. Namun, pos anggaran untuk bencana dinilai krusial dan perlu prioritas karena terkait dengan keselamatan warga.

“Karena kita kondisinya masih pandemi Covid-19, semuanya direfocusing semua. Kita juga harus berpikir tugas kades berat juga dalam penanganan Covid-19, dalam hal anggaran, terutama,” jelas Gatot.

ShareTweetKirimkan
Sebelumnya

Pusat Tentukan Biaya PCR Maksimal Rp 300 Ribu, Pemkab Banyumas Mulai Susun Perbup

Selanjutnya

Satu Balita Meninggal Karena DBD di Karanglewas, Total ada 167 Kasus DBD di Banyumas

Selanjutnya

Satu Balita Meninggal Karena DBD di Karanglewas, Total ada 167 Kasus DBD di Banyumas

BPBD Banjarnegara Catat 9 Lokasi Tanah Longsor-Gerak Akibat Hujan Lebat

Tentang Kami / Redaksi
Pedoman Media Siber / Independensi & Donasi

© 2021 indiebanyumas.com

Tentang Kami / Redaksi / Pedoman Media Siber / Independensi & Donasi

© 2021 indiebanyumas.com
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • BERANDA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • POLITIK
  • EKONOMI
  • DUNIA
  • BANYUMAS RAYA
  • LAINNYA
    • CATATAN REDAKSI

© 2021 indiebanyumas.com