BANYUMAS – Banyumas masuk program penanganan kemiskinan ekstrim. Hal ini lantaran tingginya penduduk miskin Banyumas.
Kepala BPS Banyumas Suprih Handayani dalam Ngobras Bareng Bakul Peso yang dipandu Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein. “Sebenarnya tidak parah-parah sekali. Tapi perhatian pemerintah yang luar biasa terhadap kabupaten Banyumas,” katanya.
Ia memaparkan, di tahun 2013 ada sekira 18,44 persen masyarakat miskin. Pada tahun 2019 menurun menjadi 12,53 persen. Namun pada tahun 2020 menjadi 13.26 persen. “Karena di tahun 2020 ada 225.000 penduduk Banyumas yang masuk kategori miskin,” katanya.
Ia menyebut penambahan ini salah satunya karena dampak pandemi Covid-19. “Ada penambahan 14.000 penduduk miskin karena dampak pandemi,” lanjutnya.
Kepala Bapedalitbang Banyumas, Kristanta menuturkan untuk wilayah dengan kemiskinan ekstrim ada lima kecamatan yakni, Cilongok, Pekuncen, Wangon, Kedungbanteng, dan Rawalo. Dimana setiap kecamatan ada lima desa. “Cilongok diantaranya Desa Gununglurah, Karangtengah, Langgongsari, Panusupan dan Sokawera. Kecamatan Pekuncen Desa Cikembulan, Karangkemiri, Krajan, Pekuncen dan Tumiyang. Untuk Wangon Desa Banteran, Klapagading, Klapagading Kulon, Pengadegan, Randegan. Kecamatan Kedungbanteng Desa Baseh, Beji, Dawuhan Wetan, Kebocoran dan Kutaliman. Sedangkan untuk Rawalo terdiri dari Desa Losari, Sanggreman, Sidamulih, Tambaknegara dan Tipar,” paparnya.
Ia melanjutkan yang menentukan wilayah tersebut menjadi wilayah miskin yakni tim dari BOS, Dinsospermades, dan Bapedalitbang. “Salah satu parameternya yakni jika warga tersebut di pengeluarannya dalam sebulan di bawah Rp 400 ribu,” tuturnya.
Kepala Dinsospermades Banyumas, Widarso mengatakan hal ini harus tetap disyukuri karena ada bantuan meskipun belum sepenuhnya. “Dari provinsi ada bantuan sementara baru untuk 6.000 penduduk. Tapi nanti dari kabupaten Banyumas juga ada upaya,” katanya. (ali)
