Prof Yudhie Haryono PhD
Presidium Forum Negarawan
Artikel ini melengkapi diskursus godfathers dan shadow economy yang sudah penulis sampaikan sebelumnya. Ya, dalam konteks Indonesia, dua hal itu adaleh sesuatu yang sangat riil di sekitar kita. Tak percaya? Mari kita lihat di buku-buku dan riset-riset ilmiah.
Negara Mafia, kata Laode Ida. Negeri Mafia Republik Koruptor, kata Benny K Harman. Negeri Para Bedebah, kata Tere Liye. Negeri Para Mafioso, kata Denny Indrayana. Republik Mafia, kata Todung Mulya Lubis. Republik Para Maling, kata Paulus Mujiran. Negeri Para Bajingan, kata Rahma Sarita. Itulah sederet sebutan Indonesia yang masih kuingat dari julukan yang baik-baik lainnya. Dan, julukan-julukan itu belum membuat negara dan warganya “kapok bin tobat” dari perbuatan buruk bin terkutuk tersebut.
Apa buktinya? Dalam catatan reportase yang sangat lengkap, Hatta Taliwang (29 Desember 2023) mencatat ada 36 macam mafia yang terus bergerak, berkuasa dan beroperasi di negara ini. Data ini bukan makin berkurang dari tahun sebelumnya, tetapi makin naik, plural dan berdiaspora bahkan beranak pinak.
Karena terbatas halaman, artikel ini akan memuat 10 besar mafia di sekitar kita. Menurutnya, kita menikmati berbagai jenis mafia, mulai dari mafia kekuasaan. Merekalah yang mengatur siapa yang bisa dijadikan elite kekuasaan di eksekutif, legislatif bahkan yudikatif plus struktur militer.
Kedua, mafia pemilu. Mereka mengatur jual beli suara, siapa pemenang, siapa kalah, siapa duduk, komposisi suara untuk partai atau seseorang, alat-alat pemilu, dll. Jaringan rapi ini sukses dalam menyusun elit ekopol pemilu.
Ketiga, mafia hukum. Mereka mengatur pasal yang akan dipakai, membidik siapa calon tersangka yang merisaukan rezim, yang mengancam status quo, mengatur berat ringannya hukuman, mengatur siapa pemenang, mengatur susunan hakim, mengatur siapa yang akan jadi Ketua MA dan MK plus Jakgung, mengatur koordinasi hubungan dengan jaksa, polisi, pengacara agar perkara sesuai selera.
Keempat, mafia tanah. Mereka membuat sertifikat bodong, kuat di BPN, kuat di pengadilan, menguasai ribuan hektar dan membagi ke siapa yang mereka sukai. Jaringan ini tersambung ke konglonerasi pertanian, perkebunan dan hutan.
Kelima, mafia anggaran/proyek. Mereka menggiring proyek sejak perencanaan hingga ke pelaksanaan. Mereka melibatkan oknum-oknum anggota DPR, Banggar dan unsur kementrian terkait sehingga beres plus sukses proyeknya.
Keenam, mafia jabatan. Mereka mengatur jabatan-jabatan strategis mulai menteri, dirjen, sekjen, kepala badan, eselon, dst. Jaringannya menyebar di berbagai lini kehidupan, aktif lobi dan sangat sistematis.
Ketujuh, mafia impor. Mereka mengatur jatah dan kuota impor apa saja. Mereka punya jalur perizinan, logistik, pasar dan hulu hilirnya. Pengusaha besar kita kebanyakan beroperasi di wilayah ini.
Kedelapan, mafia penyeludupan. Mereka menyelundupkan apa saja karena menguasai jalur laut, udara dan darat serta bea cukai. Berkuasa dari penyelundupan narkoba, alat-alat IA, minyak, benda purbakala dan bahkan manusia.
Kesembilan, mafia tambang. Kita adalah tanah besar tambang apa saja. Tetapi mafianyalah yang paling banyak menikmatinya. Penyelundupan ekspor dan impor minerba luar biasa besar dan selalu melibatkan istana dan kaum bersenjata. Mereka kini membiayai parpol dan capres.
Kesepuluh, mafia pajak. Mereka bersekongkol mengatur besar kecilnya pajak, bahkan menggelapkannya. Mereka bekerja sangat cermat dan segelintir elite menikmatinya. Mulai dari perbangkan, lawyer, petugas pajak dll.
Tentu masih banyak jenis mafia yang lainnya. Tetapi, menjamurnya mafia ini aneh karena kita negara pancasila. Sayangnya, fakta itu riil dan tak mudah dinafikan plus menghilangkannya. Sungguh ini problem besar yang laten bin gigantik.
Dalam negara yang KKNnya sistemik, endemik, agamis bahkan merajalela, dibutuhkan pemimpin jenius, berani, bersih dan menyempal untuk menghancurkannya. Kita juga perlu sistem yang kredibel plus waktu yang panjang untuk menghapusnya. Semoga mestakung.(*)