BANYUMAS, Indiebanyumas.com – Sudah sebulan lebih masyarakat dikejutkan dengan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memberanikan diri melaporkan kepada Polresta Banyumas karena merasa hak mereka terampas dengan dikuranginya salah satu komoditi paket Sembako program Bansos Sembako pemerintah.
Tetapi, sampai dengan hari ini informasi yang ditunggu-tunggu masyarakat akan tindak lanjut proses dugaan yang masuk dalam kategori tindak korupsi tersebut belum juga dirilis oleh aparat penegak hokum.
“Kami mempertanyakan kenapa sampai dengan hari ini kok belum ada tindaklanjut, padahal sudah jelas-jelas telah terjadi indikasi kuat bahwa itu tindak yang mengarah pada potensi korupsi yang secara gambling merugikan masyarakat dengan cara yang dilakukan langsung!” tegas Yoga Purnomo, aktivis social dari komunitas Marhaen Jaya.
Yoga menegaskn, apabila dalam waktu 15 hari masih saja belum ada tindaklanjut atas persoalan yang diadukan masyarakat kepada Polrestas Banyumas, pihaknya akan melaporkan kejadian ini langsung ke Presiden Jokowi dan juga Kemensos.
“InsyaAlloh kami punya akses untuk itu, kami hanya mengikuti alur karena ini terjadi di Banyumas serta ada insitusi yang menangani masalah tersebut,” tegasnya.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kecewa dengan paket Bansos Sembako untuk komoditi sayuran dalam bentuk kentang. Kekecewaan tersebut merupakan akumulasi dari penerimaan Bansos Sembako sejak mereka terdaftar sebagai KPM namun tidak berani melakukan protes terhadap agen.
“Karena kami khawatir bila tidak teruskan dalam bentuk protes saja, hak kami sebagai penerima jelas dibiarkan seolah ikhlas menerima. Karena keluhan kami didengar akhirnya kami pun melaporkan ke pihak kepolisian, ” kata warga Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Ika.
Ika bersama tiga KPM dari Desa Cilongok dan Desa Kasegeran melalui gerakan sosial dan Kelompok Usaha Rakyat Marhaen Kaya Cilongok akhirnya bertemu dengan perwakilan dari Banyumas Anti Korupsi (BATIK). Hari ini (27/7/2021) usai mereka menerima paket Sembako oleh agen E Warong, dan menghitung komoditi sayuran (kentang) yang jumlahnya menurut mereka tak seperti biasanya, bersama dengan perwakilan BATIK melaporkan hal tersebut ke Satuan Reskrim Polresta Banyumas.
Sebelum menindaklanjuti apa yang disampaikan KPM, baik BATIK maupun dari Marhaen Jaya juga melakukan survey ke sejumlah wilayah kecamatan. Dari temuan yang didapatkan, jumlah komoditi kentang yang dibagikan kepada para KPM total sebanyak 2,5 Kg.
Artinya, untuk satu bulan, jumlah yang diberikan hanya 1,25 Kg. Ini terjadi di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Temasuk di Ajibarang, hampir di seluruh desa menerima kuantitas yang oleh KPM jumlahnya berkurang.
Namun demikian, tidak seluruh wilayah menerima nilai kuantitas jenis sayuran yang sama, sebanyak 2,5 Kg untuk penerimaan dua tahap. Di Purwokerto Utara, misalnya, sejumlah agen menyatakan mereka menerima kuantitas sama untuk jenis sayuran (kentang) total 3 Kg seperti yang sudah berjalan selama ini.
“Kami menilai ini sebagai bentuk indikasi tindak korupsi yang merugikan rakyat, dalam hal ini yakni para KPM. Sungguh sudah tak bisa ditolerir, apalagi kami juga mendapati kuantitas untuk jenis telur hanya diterima KPM sebanyak 0,8 ons dari yang seharusnya 1 Kg dengan menghitung jumlah saldo atau uang penerimaan bagi KPM sebesar Rp. 200.000. Kami akan terus mengawal hal ini sampai tuntas, ” kata Ketua BATIK, Anang Supratikno SH.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari kepolisian masih menjalankan pemeriksaan atas laporan yang disampaikan masyarakat.
Penulis
Angga Saputra
