BANYUMAS – Kewajiban pemerintah dalam menjamin pendidikan dasar dan menengah 12 tahun dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, bermutu, dan benar-benar gratis bagi seluruh anak Indonesia. Hal ini tercermin dari masih tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) terutama dalam akses terhadap jenjang pendidikan menengah, termasuk di Banyumas.
Pemerhati kebijakan pendidikan sekaligus pegiat media sosial, Wahyu Riyono, SE., MM, menilai bahwa Pemerintah Daerah mestinya memiliki data rinci terkait rasio jumlah kelas (baik negeri maupun swasta) dibandingkan dengan jumlah peserta didik. Data ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis.
“Kalau ternyata memang jumlah kelas belum mencukupi, maka solusinya jelas: perlu ada penambahan sekolah, terutama di daerah yang belum memiliki SMP atau SMA. Tujuannya agar akses lebih dekat dengan calon peserta didik dan angka ATS bisa ditekan,” tegas Wahyu, Rabu (25/6/2025).
Menurut Wahyu, salah satu penyebab tingginya angka ATS adalah belum meratanya persebaran SMP dan SMA, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini berdampak pada beban biaya transportasi harian yang cukup besar bagi keluarga kurang mampu.
Ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif kelas filial atau kelas jauh di setiap desa sebagai solusi sementara dalam penyediaan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan merata.
Selain memperluas jaringan sekolah negeri, Wahyu juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan pendanaan dan kualitas sekolah swasta. Dengan menjadikan sekolah swasta sebagai mitra aktif negara, maka layanan pendidikan gratis dan bermutu dapat dihadirkan secara merata, tanpa membedakan status sekolah.
“Kalau pendidikan 12 tahun sudah menjadi kewajiban nasional, maka negara juga wajib memastikan seluruh anak memperoleh akses yang setara, tanpa terhalang oleh jarak, biaya, maupun mutu layanan sekolah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sekolah negeri, dan swasta sebagai strategi kunci untuk menurunkan angka ATS dan mendorong pemerataan pendidikan yang adil dan inklusif.
Diberitakan sebelumnya, Pemkab Banyumas meluncurkan program ‘Si Patas’ (Semangat Penanganan Anak Tidak Sekolah). Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas ini disebut sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam menuntaskan permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Banyumas.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Drs. Joko Wiyono, dalam laporannya mengungkapkan bahwa jumlah ATS di Banyumas mencapai 13.426 orang. Angka ini mencakup anak putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, dan yang belum pernah bersekolah, yang semuanya akan menjadi sasaran program ‘Si Patas’.
Joko Wiyono menegaskan bahwa program ini sejalan dengan salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Banyumas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyukseskan program wajib belajar 13 tahun.
“Kami memohon dukungan dari seluruh pihak agar semua warga Banyumas bisa mengenyam pendidikan, sebagai wujud negara hadir untuk mewujudkan education for all,” ujarnya. (Angga Saputra)
