FOKUS– Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak), yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa di Purwokerto, menyuarakan kritik tajam terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam pernyataan sikap yang mereka sampaikan, aliansi ini menilai bahwa berbagai kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak kepada rakyat, bahkan dianggap menindas dan menyengsarakan.
Aksi ini digelar di Alun-alun Purwokerto pada Rabu (19/2/2025), di mana massa menyampaikan sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah. Tuntutan tersebut berfokus pada peninjauan ulang kebijakan yang dinilai merugikan rakyat serta mengedepankan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama.
Sepuluh Tuntutan Aliansi Semarak:
1. Meninjau seluruh kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
2. Membentuk kebijakan yang berlandaskan prosedur serta kajian akademik.
3. Menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pembangunan negara.
4. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dianggap mengancam sektor pendidikan.
5. Menghentikan pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan.
6. Meninjau kembali program Makan Bergizi Gratis yang dinilai kontraproduktif.
7. Mewujudkan pemerintahan yang terbuka terhadap kritik serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
8. Menyelesaikan konflik agraria serta mencegah kebijakan yang merusak lingkungan.
9. Menolak militerisme dalam ranah sipil yang dinilai semakin marak.
10. Menolak pemerintahan yang gemuk akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menuntut penerapan sistem meritokrasi.
Dalam orasinya, Aliansi Semarak menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal jalannya pemerintahan dan tidak akan tinggal diam apabila kebijakan yang dibuat merugikan masyarakat luas. Mereka juga menyerukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang terjadi.
“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: Lawan!” seru salah satu perwakilan massa dalam aksi tersebut.
Tak lama setelah membacakan pernyataan sikap, massa ditemui oleh tiga anggota DPRD Banyumas, Supangkat, Ofan Sofyan, dan Didi Rudianto. Mereka meminta salah satu anggota dewan membacakan pernyataan sikap yang telah disampaikan Aliansi Semarak.
Usai membacakan pernyataan tersebut, anggota DPRD Banyumas, Supangkat, menyatakan pihaknya menerima pengaduan yang disampaikan dan berjanji akan meneruskan ke DPR RI setelah pimpinan dewan kembali dari acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di Jakarta.
“Silakan perwakilan datang pada hari Jumat, dan setelah pimpinan dewan pulang, kami pasti akan meneruskan hal ini ke Senayan,” ujarnya.
Namun, jawaban tersebut tidak memuaskan para demonstran, yang menginginkan dukungan penuh dari para wakil rakyat terhadap tuntutan mereka.
Anggota DPRD Banyumas lainnya, Ofan Sofian, menyatakan dirinya juga merasakan keresahan yang sama dan menegaskan siap mendukung penuh tuntutan massa.
“Saya mendukung di belakang kalian terkait tuntutan yang disampaikan. Kita punya keresahan yang sama,” ungkapnya.
Aksi ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan Polri dan TNI. (Angga Saputra)
