INDIE BANYUMAS
  • BERANDA
  • BANYUMAS RAYA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • EKONOMI
  • HUMANIORA
  • CATATAN REDAKSI
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
INDIE BANYUMAS
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
INDIE BANYUMAS

Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, Target Desember Beres

Mendagri Minta Pemda Optimalkan Pengendalian Inflasi, Waspadai Angka Melebihi 3,5 Persen

Mendagri Tito Karnavian (Foto : Kemendagri)

Selasa, 17 November 2026

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima semua pihak.

Permintaan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial, Senin (16/11/2026). Rapat berlangsung hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Dialog Tripartit Jadi Kunci

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah. Pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman itu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan lewat pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha. Dialog ini diharapkan menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi mayoritas,” jelas Mendagri.

Batas Penetapan UMP 21 November

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum itu mengatakan, batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Lima hari setelahnya, dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya, dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.

“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data statistik dari BPS,” kata Menaker.

Kemendagri Siapkan Surat Edaran

Mendagri menegaskan, Kemendagri akan mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Jajarannya diminta menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasan.

“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya. (redaksi)

ShareTweetKirimkan
Sebelumnya

DEKONSTRUKSI EKONOMI INDONESIA

Selanjutnya

Jelang Nataru 2026/2027, KAI Daop 5 Purwokerto Rampungkan Pemeriksaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan

POPULER BULAN INI

Sekda Banyumas: Pemkab Tunggu Surat Resmi DPRD Soal Tunjangan

Sekda Banyumas Buka Suara soal Polemik Lelang Parkir GOR Satria: Pemenang Bukan Sekadar Penawar Tertinggi

Kamis, 26 Februari 2026

PT Solusi Parkir Nusantara Menang Kerjasama Pengelolaan Parkir GOR Satria Purwokerto

Lelang Parkir GOR Satria: Sanggahan PT AKAS Gugur Hanya Gegara Salah Alamat

Kamis, 26 Februari 2026

Banyumas Raih Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih Nasional 2026

Banyumas Raih Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih Nasional 2026

Kamis, 26 Februari 2026

TERBARU

FEBI UIN Saizu Turunkan Enam dari Sembilan Risiko Utama, Perkuat Zona Integritas Menuju WBK

FEBI UIN Saizu Turunkan Enam dari Sembilan Risiko Utama, Perkuat Zona Integritas Menuju WBK

Selasa, 17 November 2026

Jelang Nataru 2026/2027, KAI Daop 5 Purwokerto Rampungkan Pemeriksaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan

Jelang Nataru 2026/2027, KAI Daop 5 Purwokerto Rampungkan Pemeriksaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan

Selasa, 17 November 2026

Mendagri Minta Pemda Optimalkan Pengendalian Inflasi, Waspadai Angka Melebihi 3,5 Persen

Mendagri Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, Target Desember Beres

Selasa, 17 November 2026

Selanjutnya
Jelang Nataru 2026/2027, KAI Daop 5 Purwokerto Rampungkan Pemeriksaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan

Jelang Nataru 2026/2027, KAI Daop 5 Purwokerto Rampungkan Pemeriksaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan

FEBI UIN Saizu Turunkan Enam dari Sembilan Risiko Utama, Perkuat Zona Integritas Menuju WBK

FEBI UIN Saizu Turunkan Enam dari Sembilan Risiko Utama, Perkuat Zona Integritas Menuju WBK

Tentang Kami / Redaksi
Pedoman Media Siber / Independensi & Donasi

© 2021 indiebanyumas.com

Tentang Kami / Redaksi / Pedoman Media Siber / Independensi & Donasi

© 2021 indiebanyumas.com
Tidak ada hasil
Lihat semua hasil
  • BERANDA
  • BANYUMAS RAYA
  • NASIONAL
  • HUKUM
  • EKONOMI
  • HUMANIORA
  • CATATAN REDAKSI

© 2021 indiebanyumas.com