JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha agar menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima semua pihak.
Permintaan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial, Senin (16/11/2026). Rapat berlangsung hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dialog Tripartit Jadi Kunci
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah memberikan pedoman nasional sebagai acuan bagi daerah. Pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman itu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.
Ia meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan lewat pembicaraan tripartit, yakni pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan pengusaha. Dialog ini diharapkan menghasilkan formula pengupahan yang mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi mayoritas,” jelas Mendagri.
Batas Penetapan UMP 21 November
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum itu mengatakan, batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026. Lima hari setelahnya, dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Lima hari setelahnya, dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data statistik dari BPS,” kata Menaker.
Kemendagri Siapkan Surat Edaran
Mendagri menegaskan, Kemendagri akan mengawal proses penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Jajarannya diminta menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasan.
“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya. (redaksi)








