HUKUM – Penyaluran energi bersubsidi yang tepat sasaran jadi kunci agar masyarakat yang berhak benar-benar merasakan manfaatnya. Semangat itu yang mendasari PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah, khususnya Ditreskrimsus, dalam membongkar praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah ini.
Pengungkapan kasus tersebut dinilai jadi bukti nyata betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga distribusi energi bersubsidi. Sebab, penyalahgunaan subsidi bukan cuma berpotensi merugikan negara, tapi juga menggerus hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program pemerintah.
Area Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, menegaskan bahwa menjaga distribusi energi bersubsidi butuh sinergi semua pihak—dari pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Subsidi energi adalah bentuk dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran. Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum karena penyalahgunaan subsidi pada akhirnya merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat,” ujar Subhan.
Stok Aman, Pasokan Terjaga
Di tengah upaya pengawasan tersebut, Pertamina memastikan stok BBM dan LPG di Jawa Tengah dan DIY tetap aman. Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali, dan LPG 3 kali konsumsi normal harian.
Subhan menegaskan Pertamina terus menjaga keandalan pasokan lewat pemantauan stok dan penyaluran berkala, serta memastikan distribusi energi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di Jateng dan DIY tetap terjaga. Selain menjaga ketersediaan, kami juga memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait. Masyarakat bisa memenuhi kebutuhan energi dengan tenang dan menggunakan produk bersubsidi sesuai peruntukannya,” tambahnya.
Modus Penyalahgunaan Beragam
Penyalahgunaan energi bersubsidi bisa dilakukan dengan berbagai modus, mulai dari pengoplosan LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi hingga penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Praktik ini berpotensi mengganggu rantai distribusi energi dan membuat subsidi tidak sampai ke kelompok masyarakat yang jadi sasaran pemerintah.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Pertamina rutin mengevaluasi dan memantau lembaga penyalur BBM maupun LPG agar kegiatan penyaluran sesuai ketentuan. Bagi lembaga penyalur yang terbukti melanggar—seperti menyalurkan BBM dan LPG bersubsidi tidak sesuai peruntukan, ketentuan, maupun prosedur—Pertamina menerapkan sanksi administratif sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran. Hingga 31 Oktober 2026, tercatat 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah dikenai sanksi.
Ajak Masyarakat Ikut Mengawasi
Selain pengawasan internal, Pertamina memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi. Sinergi ini jadi bagian dari upaya bersama memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan pemerintah.
Pertamina juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, pangkalan LPG, dan seluruh pihak dalam rantai distribusi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Masyarakat diharapkan membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak terlibat dalam praktik penimbunan, pengangkutan ilegal, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.
Jika menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat bisa melaporkannya ke aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Pertamina, yakni Pertamina Call Center 135.
Melalui sinergi antara Pertamina, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, pengawasan distribusi energi bersubsidi diharapkan semakin kuat. Dengan begitu, penyaluran energi terus terjaga dan manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. (red)
