HUKUM — Dugaan pengingkaran tanggung jawab terhadap perempuan yang tengah hamil menyeret nama MPF alias DY (31), yang disebut sebagai anak pejabat pemerintahan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Persoalan ini bermula setelah janji menikahi SN (31) tak kunjung direalisasikan. SN juga mengaku diminta menggugurkan kandungannya.
SN mendatangi Klinik Hukum DPC Peradi SAI Purwokerto, Sabtu (14/11/2026), untuk meminta pendampingan sekaligus perlindungan hukum. Ia mengaku telah mengandung hampir empat bulan dari hubungan dengan DY yang disebut terjalin sejak 2017.
Kuasa hukum SN, Djoko Susanto, SH, mengatakan hubungan keduanya awalnya terjalin ketika masih kuliah. Hubungan itu kemudian berkembang menjadi relasi personal yang lebih dalam. Persoalan muncul ketika SN diketahui hamil dan DY disebut menyatakan kesediaan menikahi SN.
Namun, kesepakatan itu tidak pernah diwujudkan. Menurut Djoko, pihaknya telah berupaya meminta DY memenuhi tanggung jawabnya, tetapi komunikasi justru terputus.
Dugaan permintaan aborsi
Djoko mengungkapkan adanya dugaan permintaan agar SN menggugurkan kandungan melalui seorang dokter di wilayah Jakarta. Pihaknya mengaku telah mengantongi rekaman komunikasi dan sejumlah dokumen terkait dugaan tersebut, termasuk bukti pemeriksaan ultrasonografi (USG) yang menunjukkan kehamilan SN.
“Klien kami tidak menghendaki aborsi. Justru yang bersangkutan meminta pertanggungjawaban atas hubungan yang dilakukan bersama. Tetapi, janji menikahi yang sebelumnya disampaikan tidak kunjung direalisasikan,” kata Djoko.
Latar keluarga dan hak jawab
Djoko juga menyoroti latar belakang DY yang disebut merupakan anak Wakil Gubernur NTB sekaligus anak salah satu petinggi partai politik. Menurutnya, posisi keluarga yang memiliki keterkaitan dengan lingkaran pemerintahan maupun politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab.
Meski demikian, identitas dan hubungan keluarga DY tersebut masih memerlukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.
Atas persoalan itu, Djoko memberikan kesempatan kepada DY untuk menyampaikan klarifikasi dan menggunakan hak jawab dalam waktu 3×24 jam setelah pemberitaan ini. Pihaknya juga menyatakan akan melayangkan somasi sebagai langkah hukum untuk meminta pertanggungjawaban.
Djoko turut meminta Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan perhatian terhadap kasus tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi perlindungan perempuan yang menghadapi persoalan serupa.
Pengakuan SN
Sementara itu, SN menegaskan hubungan dengan DY bukan berlangsung dalam waktu singkat. Ia menyebut relasi keduanya telah terjalin sejak 2017 dengan pola hubungan yang beberapa kali mengalami putus sambung.
SN mengungkapkan, ketika kehamilannya diketahui, pihak laki-laki sempat menghendaki agar kandungannya digugurkan. Namun, ia menolak keputusan tersebut.
Menurut SN, setelah penolakan itu, keduanya sempat mencapai kesepakatan bahwa DY akan bertanggung jawab dengan menikahinya. Janji tersebut bahkan disebut telah disampaikan kepada orang tua SN.
DY, menurut pengakuan SN, meminta waktu tiga hingga empat hari untuk membicarakan rencana pernikahan dengan keluarganya sebelum melakukan pertemuan antarkeluarga.
Namun, hingga sekitar satu pekan berlalu, janji tersebut tidak terealisasi. Komunikasi pun semakin tidak jelas hingga akhirnya SN memilih menyerahkan persoalan itu kepada kuasa hukumnya.
“Saya hanya membutuhkan pertanggungjawaban. Bagaimanapun, ini dilakukan oleh saya dan dia. Saya tidak mau menggugurkan kandungan,” ujar SN.
SN mengaku sudah kelelahan menghadapi ketidakjelasan tersebut. Ia berharap DY memenuhi tanggung jawab yang sebelumnya telah disepakati, terutama menyangkut kehamilan yang kini memasuki bulan keempat.
Kasus ini kini memasuki tahap pendampingan hukum. Tuntutan SN bukan semata realisasi janji pernikahan, melainkan kejelasan tanggung jawab atas kehamilan yang menurut pengakuannya merupakan hasil hubungan kedua belah pihak.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi dari DY maupun keluarganya. Redaksi akan memperbarui pemberitaan ini jika terdapat perkembangan. (Redaksi)
