NASIONAL– Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Pertemuan itu turut didampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Pertemuan ini menarik perhatian karena berlangsung di tengah ramainya isu penyadapan terhadap Presiden. Meski begitu, belum ada keterangan resmi yang memastikan apakah pertemuan tersebut berkaitan langsung dengan isu penyadapan.
Menurut Sekretariat Kabinet melalui laman resminya, pertemuan itu disebut sebagai ajang silaturahmi sekaligus tukar pikiran antara Presiden dan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Namun, dari daftar itu, nama Jenderal Pol (Purn) Idham Azis tidak tercantum. Padahal, Idham merupakan mantan Kapolri yang menjabat pada periode 2019–2021.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyambut para mantan Kapolri dengan berjabat tangan sebelum masuk ke ruang pertemuan. Presiden dan para purnawirawan jenderal kemudian bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang.
Sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Meski disebut sebagai silaturahmi, pertemuan itu berlangsung saat isu penyadapan terhadap Presiden menjadi perhatian publik.
“Saya gak tahu, saya yang diundang, otomatis saya hadir, sudah itu saja,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026), dikutip dari idntimes.
Tito mengatakan, dalam pertemuan itu dibahas soal kebocoran negara. Presiden Prabowo juga menyampaikan program pemerintahannya.
“Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain. Dan intinya adalah PP Polri ya sebetulnya yang lebih kompeten adalah Bapak Bambang Hendarso, tapi saya mendengar juga intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apapun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat,” ucap dia.
“Dan kemudian mendukung program-program beliau yang pro-rakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi,” sambung Tito.
Sampai saat ini, Istana Kepresidenan belum memberikan pernyataan terkait alasan Idham Azis tidak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Sosok Idham Azis

Nama Idham Azis tidak asing di institusi Polri. Ia adalah Kapolri periode 2019 sampai 2021. Pria kelahiran Kendari, Sulawesi Tenggara, 1963 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1988.
Sebelum dipercaya menggantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri pada 2019, Idham Azis adalah Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
Idham Azis juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat pada 2008, Dirreskrimum Polda Metro Jaya pada 2009, dan Wakil Kepala Densus 88 Antiteror pada 2010.
Kemudian, Dirtipidkor Bareskrim Polri pada 2013, Kapolda Sulawesi Tengah pada 2014, dan Irwil II Itwasum Polri pada 2016.
Idham Azis pernah terlibat dalam upaya melumpuhkan teroris bom Bali, Dr Azahari dan komplotannya di Batu, Jawa Timur, pada 9 November 2005.
Idham Azis juga menjadi anggota Tim Kobra yang dipimpin Tito dalam memburu putra bungsu Presiden ke-2 RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Hal itu terkait kasus pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita pada 7 Agustus 2000 yang ketika itu melibatkan Tommy.
Selain itu, Idham Azis pernah menjadi wakil satuan tugas (satgas) pengungkapan kasus-kasus teror dan konflik di Poso atau disebut Ops Camar Maleo. Karena prestasinya, pada 2017, Idham Azis dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Januari 2019.
Belum genap setahun menjabat sebagai Kabareskrim, pada 1 November 2019, Idham Azis dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (redaksi)








