SEMARANG – Kementerian Koperasi (Kemenkop) berkomitmen terus mendampingi transformasi tata kelola koperasi petani tebu guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas koperasi sekaligus mendorong kesejahteraan petani tebu.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, swasembada pangan menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upaya tersebut, komoditas gula menjadi sektor strategis yang membutuhkan penguatan tata kelola, mulai dari petani hingga industri pengolahan.
“Penguatan koperasi merupakan bagian dari upaya mewujudkan cita-cita besar agar koperasi mampu mendukung sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan berbagai sektor produktif lainnya,” ujar Ferry saat menghadiri Rembuk Petani Tebu Rakyat dalam Penguatan Ekosistem Industri Gula melalui Sinergi Koperasi, LPDB Koperasi, dan PT PG Rajawali I di Semarang, Selasa (14/7/2026).
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Anggota Komisi VI DPR RI Ma’ruf Mubarak, Anggota DPRD Jawa Tengah Suhartini, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Utama PT PG Rajawali I Daniyanto, serta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Margantha Mia Dewi Sopa.
Ferry menegaskan, keberhasilan industri gula nasional tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara koperasi, pemerintah, dan pelaku usaha agar koperasi tebu mampu menjadi penggerak utama sektor produksi nasional.
Menurutnya, hasil panen petani yang dihimpun melalui koperasi nantinya akan diserap oleh PT PG Rajawali I. Skema tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar dan harga bagi petani sehingga pendapatan mereka semakin meningkat.
Setelah diolah menjadi gula konsumsi, produk tersebut juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, termasuk dipasarkan melalui gerai-gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah.
Selain memperkuat kemitraan dengan industri gula, Kemenkop juga akan bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan di sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
Di sisi pembiayaan, Ferry mendorong koperasi petani tebu memanfaatkan fasilitas Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi. Menurutnya, LPDB tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan, inkubasi usaha, serta penguatan tata kelola koperasi.
“LPDB akan mempercepat transformasi koperasi petani tebu agar semakin produktif, profesional, dan memiliki daya saing yang lebih kuat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menilai saat ini merupakan momentum kebangkitan sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan koperasi. Ia menyebut sektor pertanian berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi nasional sekaligus mendukung target swasembada pangan.
Menurut Sudaryono, Indonesia saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi dari produksi dalam negeri. Namun, kebutuhan gula rafinasi untuk industri masih bergantung pada impor.
Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan gula, termasuk untuk industri dan pengembangan bioetanol E10 hingga E20 berbahan baku tebu, dapat dipenuhi secara bertahap dari produksi nasional.
“Ini saatnya kebangkitan pertanian yang dibungkus melalui koperasi. Presiden sangat fokus agar produktivitas pertanian meningkat, petani semakin sejahtera, dan jalur bisnisnya dapat dikelola melalui koperasi,” ujar Sudaryono.
Penulis : Alri Johan
Editor : Angga Saputra
