SEMARANG – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, memilih tak larut dalam debat teknis saat mendapat kritik keras dari mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip). Ia justru mengajak seluruh peserta melihat peta besar transformasi Indonesia menuju 2045.
Dalam dialog bertajuk “Menuju Indonesia Emas atau Cemas?” di Gedung Art Center FIB Undip, Jumat (12/6/2026), Budiman merespons dingin sejumlah catatan pedas dari BEM Undip dan Brawijaya. Mulai dari kebebasan sipil, program Makan Bergizi Gratis (MBG), lapangan kerja, krisis iklim, hingga independensi kampus.
“Setiap masalah bangsa harus dibaca dalam kerangka cita-cita besar. Lihat visi, misi, dan niat kebijakan sebagai satu kesatuan entitas negara. Bukan potongan-potongan yang saling lepas,” ujar Budiman.
Ubah Cara Pandang, Bukan Sekadar Jawab Kritik
Alih-alih menjawab setiap poin kritik secara terpisah, mantan aktivis 98 itu mengajak mahasiswa memetakan apa yang sudah dan belum dimiliki Indonesia. Menurutnya, dunia kini memasuki babak baru kompetisi global yang tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam, melainkan pada penguasaan teknologi digital, data, dan kecerdasan buatan (AI).
“Perjuangan Indonesia ke depan adalah agar tidak terus-menerus menjadi target pasar atau objek penguasaan data asing. Kita harus menjadi penentu arah global,” tegasnya.
Budiman memaparkan empat fase perubahan dunia:
· 1945–1970: Perebutan sumber daya alam
· 1970–1995: Industrialisasi dan manufaktur
· 1995–2020: Rekayasa keuangan
· 2020–2045: Kompetisi digitalisasi dan data
Setelah 2045, menurut dia, dunia akan memasuki era kompetisi imajinasi, di mana kemampuan menciptakan gagasan dan arah peradaban baru menjadi segalanya.
Ia juga menyebut tantangan masa depan: ekonomi pasca-kelangkaan (post-scarcity), dunia pasca-kerja (post-labour) akibat AI dan robotik, hingga kemungkinan sistem keuangan pasca-uang fiat.
“Strategi pemerintahan Prabowo Subianto disusun untuk menjawab semua itu. Hilirisasi, industrialisasi, rekayasa keuangan, dan kedaulatan data adalah jalannya,” tambah Budiman.
Kritik Mahasiswa: Dari Kebebasan Sipil hingga Efisiensi MBG
Sebelum Budiman berbicara, Ketua BEM Undip, Nur Maajid Taufiqurrahman, melontarkan kritik tajam. Ia menyoroti menyempitnya ruang kebebasan sipil, termasuk penangkapan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disorot. Menurut mahasiswa, program itu berpotensi membuang anggaran dan membuka celah korupsi karena dinilai belum melalui uji coba memadai.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Brawijaya, Muhammad Azhar Zidane, mempertanyakan realisasi janji 19 juta lapangan kerja yang hingga kini belum terlihat dampak nyata. Ia mengungkit angka kajian mahasiswa yang menyebut anggaran MBG mencapai sekitar Rp1 triliun per hari.
“Kampus harus tetap independen, tidak boleh diintervensi proyek-proyek pemerintah,” tegas Azhar.
Dialog yang berlangsung sengit namun terkendali itu juga menghadirkan sejumlah penanggap dari kalangan akademisi dan ekonom, seperti Esther Sri Astuti (INDEF), Prof. Adji Samekto, Dr. Nur Hidayat, serta Prof. Mudjahirin Thohir.
Sesi tanya jawab terbuka menjadi penutup forum. Mahasiswa dan pemerintah sama-sama bertukar argumen, tanpa saling menutup ruang diskusi.
Pesan Budiman di akhir acara: “Kritik itu penting, tapi jangan biarkan kita hanya sibuk mengoreksi jalan, lalu lupa ke mana tujuan kita berlayar. Indonesia 2045 adalah jawaban dari semua kegelisahan itu.”
Penulis : Angga Saputra
