BANYUMAS – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya menggelar aksi mimbar bebas dalam rangka peringatan 28 tahun Reformasi, Kamis (21/5/2026). Aksi menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Rombongan mahasiswa memulai aksi dari PKM Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Mereka kemudian menuju Polresta Banyumas dan Kodim 0701/Banyumas, sebelum akhirnya berhenti di kompleks Alun-alun Purwokerto.
Massa sempat berorasi sekitar 10 menit di depan Polresta Banyumas. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor ke Kodim 0701/Banyumas. Di markas TNI tersebut, aksi serupa juga berlangsung selama 10 menit.
Tuntutan 1: Reformasi Belum Selesai
Koordinator Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya, Nayla, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan refleksi atas perjalanan reformasi yang dinilai belum tuntas hingga saat ini.
“Ketika 28 tahun reformasi, tuntutan-tuntutan pada masa Orde Baru dulu sudah disuarakan, namun sampai hari ini banyak yang belum terealisasi. Reformasi masih belum selesai, masih belum tuntas,” ujar Nayla di sela-sela aksi.
Tuntutan 2: Aparat Dinilai Jauh dari Semangat Demokrasi
Kedatangan mahasiswa ke Polresta dan Kodim, menurut Nayla, menjadi simbol kritik terhadap aparat negara yang dinilai semakin jauh dari semangat reformasi. Ia mengingatkan bahwa pada masa reformasi, masyarakat menuntut penghapusan dwifungsi ABRI.
“Tapi hari ini kami melihat justru aparat semakin jauh dari semangat demokrasi. Masih banyak represifitas, masih banyak pembungkaman, masih banyak tahanan politik yang meminta keadilan. Polisi seharusnya menjalankan amanah rakyat,” tegasnya.
Tuntutan 3: Tolak RUU TNI dan Program MBG
Massa aksi juga menyoroti pengesahan revisi RUU TNI yang dinilai minim partisipasi publik.
“Kami menuntut transparansi terkait RUU TNI. Sekarang dampaknya mulai terlihat, TNI dan purnawirawan mulai masuk ke ranah sipil dan pemerintahan,” jelas Nayla.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai program tersebut berpotensi menjadi ladang korupsi karena dananya besar dan diklaim memangkas anggaran pendidikan.
“Urgensi pemerintah seharusnya pendidikan dan kesehatan. Tapi dana itu dipangkas untuk MBG yang menurut kami masih menimbulkan banyak persoalan. Pemerintah gagal menciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Aksi Damai di Alun-alun Purwokerto
Dalam aksi mimbar bebas di Alun-alun Purwokerto, mahasiswa membawa berbagai poster dan narasi kritik terhadap pemerintah. Mereka menilai kebijakan yang lahir saat ini belum menjadikan masyarakat sebagai tolok ukur utama.
“Yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan adalah masyarakat itu sendiri. Tapi hari ini masyarakat bukan menjadi tolok ukur mereka,” pungkas Nayla.
Penulis : Angga Saputra
