FOKUS UTAMA – Ratusan driver ojek online (ojol) membanjiri pusat Kota Purwokerto, Rabu (20/5/2026). Mereka menggelar aksi damai menuntut keadilan tarif, sekaligus menyoroti besarnya potongan pendapatan yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Aksi yang digagas komunitas Driver Online Banyumas Raya Kompak (Dobrak) ini merupakan bagian dari gerakan serentak di 16 daerah di Indonesia. Dalam aksinya, para driver mengeluhkan potongan sistem yang membuat pendapatan bersih mereka jauh di bawah tarif yang dibayar pelanggan.
Tuntutan: dari Tarif hingga Opsen Pajak
Koordinator aksi yang juga Ketua Dobrak, Anggoro Rino Pambudi, menyebut ada empat tuntutan nasional dan satu tuntutan lokal yang dibawa dalam demo kali ini.
“Empat tuntutan nasional kami yakni kenaikan tarif roda dua, regulasi khusus untuk layanan makanan dan barang, ketentuan tarif bersih ASK (Aplikasi, Saweran, Konsumen), serta pengesahan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Sementara untuk tuntutan lokal, kami meminta penghapusan opsen pajak,” ujar Anggoro di lokasi aksi.
‘Order Rp15 Ribu, Driver Cuma Terima Rp10 Ribu’
Keluhan utama yang paling menyita perhatian dalam orasi para driver adalah besarnya selisih antara biaya yang dibayar pelanggan dengan pendapatan bersih yang masuk ke kantong pengemudi.
Menurut Anggoro, potongan yang dialami driver tidak hanya berasal dari komisi utama aplikator, tetapi juga biaya platform dan berbagai layanan tambahan lainnya. Hal ini diperparah dengan sistem yang mewajibkan driver berlangganan fitur tertentu agar tidak kehilangan pesanan.
“Tarif order Rp15 ribu untuk roda dua, yang kami terima cuma sekitar Rp10 ribu. Kalau roda empat malah lebih parah lagi, sekitar Rp12 ribuan. Potongannya besar sekali,” keluhnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat driver merasa dieksploitasi. “Sudah dipotong 20 persen, masih ada biaya platform dan lain-lain. Kalau tidak ikut fitur berlangganan, order bisa sepi. Akhirnya pendapatan driver makin kecil,” tegas Anggoro.
Desak Payung Hukum yang Lebih Adil
Tak hanya persoalan potongan, para pengemudi juga mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan payung hukum yang mampu melindungi mitra transportasi online secara menyeluruh.
Massa aksi menilai regulasi yang ada saat ini masih timpang dan belum memberikan kepastian terkait hubungan kerja antara aplikator, pengemudi, dan konsumen. Mereka berharap keberadaan Undang-Undang Transportasi Online dapat mengatur secara jelas soal tarif, mekanisme potongan, hingga jaminan perlindungan kerja bagi driver.
Aksi Tertib, Dijadwalkan Audiensi dengan DPRD
Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB dengan titik kumpul di Jalan S. Parman ini berlangsung tertib. Para peserta kemudian bergerak melintasi Jalan Jenderal Soedirman menuju Alun-alun Purwokerto sekitar pukul 09.00 WIB.
Sejumlah aparat kepolisian diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Hingga siang hari, perwakilan driver masih melakukan dialog dan audiensi dengan DPRD setempat untuk menyampaikan secara langsung seluruh tuntutan mereka.
Aksi serupa dengan tuntutan yang sama juga dilaporkan berlangsung di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, hingga Balikpapan.
Penulis : Angga Saputra
