Andika Asykar
(Mahasiswa S2 Ilmu Politik Undip)
Banyak orang mengira demokrasi itu hanya soal apa yang terjadi di hari pencoblosan. Padahal, kualitas demokrasi kita justru diuji saat hiruk-pikuk pemilu sudah reda. Masa “istirahat” atau non-tahapan ini sering dianggap sebagai waktu kosong bagi KPU atau Bawaslu. Ini sebuah kekeliruan besar. Justru di masa non tahapan inilah, pondasi demokrasi harus diperkuat agar tidak roboh saat kontestasi pemilu berikutnya datang.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Robert A. Dahl (1971) yang menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar peristiwa elektoral, melainkan proses berkelanjutan yang menuntut responsivitas institusi terhadap warga. Dalam kerangka tersebut, pemilu hanyalah salah satu episode, bukan keseluruhan cerita. Artinya, ketika penyelenggara pemilu berhenti bekerja di luar tahapan, maka yang terhenti bukan hanya aktivitas kelembagaan, tetapi juga denyut demokrasi itu sendiri.
Bukan Sekadar Masa Libur
Setelah pemilu usai, perhatian publik biasanya langsung hilang. Ironisnya, di internal lembaga pun kadang muncul perasaan “tugas sudah selesai”. Padahal, masa non-tahapan adalah momen emas untuk melakukan refleksi dan kontemplasi. Di sinilah penyelenggara pemilu harus berani “bongkar mesin”—melihat kembali apa yang rusak, mana regulasi yang perlu dikaji ulang, dan di mana celah kecurangan yang kemarin sempat lolos.
Dalam perspektif konsolidasi demokrasi, Juan J. Linz dan Alfred Stepan (1996) menekankan bahwa demokrasi hanya akan stabil jika institusi-institusi utamanya bekerja secara efektif, otonom, dan berkelanjutan. Stabilitas demokrasi tidak dibangun dalam satu hari pemungutan suara, melainkan melalui kerja institusional yang konsisten, termasuk pada masa non-tahapan. Dengan kata lain, masa ini justru menjadi ruang strategis untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
Investasi pada Manusia dan Sistem
Masalah klasik pemilu kita seringkali berakar pada kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu, terutama di daerah. Kita tidak bisa berharap pemilu yang berintegritas jika petugasnya baru dilatih secara kilat saat tahapan dimulai. Masa non-tahapan seharusnya menjadi kawah candradimuka untuk meningkatkan kapasitas, khususnya di jajaran sekretariatan—bukan hanya dalam aspek teknis administrasi, tetapi juga dalam pembangunan integritas dan etika kelembagaan.
Hal ini sejalan dengan pandangan Samuel P. Huntington (1968) yang menekankan bahwa stabilitas politik sangat ditentukan oleh kekuatan institusi. Institusi yang lemah hanya akan melahirkan demokrasi yang rapuh, bahkan rentan terhadap disfungsi dan delegitimasi. Oleh karena itu, investasi pada peningkatan kapasitas SDM di masa non-tahapan bukanlah pilihan, melainkan keharusan.
Selain itu, literasi politik masyarakat tidak bisa hanya digenjot melalui spanduk atau sosialisasi singkat menjelang hari pemungutan suara. Pendidikan pemilih merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan pendekatan berkelanjutan. Dalam hal ini, Larry Diamond (1999) menekankan pentingnya civic culture sebagai fondasi demokrasi yang sehat—yakni masyarakat yang sadar, kritis, dan aktif berpartisipasi.
Bagaimana mungkin kita berharap masyarakat mampu melawan hoaks dan politik uang jika edukasi hanya dilakukan secara musiman? Penyelenggara pemilu harus hadir sebagai mitra dialog warga setiap saat, termasuk melalui media sosial yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat.
Tantangan di Masa Non-Tahapan
Kita harus jujur, tantangan terbesar justru sering muncul di masa non-tahapan. Salah satu persoalan utamanya adalah minimnya anggaran. Begitu pemilu selesai, alokasi anggaran biasanya menurun drastis. Penyelenggara pemilu dituntut untuk tetap menjaga eksistensi dan kinerja, meski tanpa dukungan sumber daya yang memadai.
Dalam konteks ini, Andreas Schedler (2002) mengingatkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak selalu hadir dalam bentuk kecurangan terbuka saat pemilu, tetapi juga melalui pelemahan institusi secara perlahan di luar momentum elektoral. Salah satunya adalah melalui pembatasan sumber daya yang membuat lembaga tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal.
Selain itu, rendahnya minat masyarakat terhadap isu kepemiluan di masa non-tahapan juga menjadi tantangan tersendiri. Ini menciptakan paradoks: di saat penyelenggara pemilu perlu melakukan konsolidasi demokrasi, justru perhatian publik sedang berada pada titik terendah. Di sinilah kreativitas dan inovasi menjadi kunci agar demokrasi tetap relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kesimpulan
Singkatnya, konsolidasi demokrasi itu ibarat merawat tanaman; tidak bisa hanya disiram saat hendak dipanen. Masa non-tahapan adalah waktu untuk memupuk, merawat, dan mencabut gulma yang berpotensi merusak. Jika penyelenggara pemilu hanya aktif saat tahapan dimulai, maka demokrasi kita akan selamanya terjebak dalam seremoni lima tahunan yang dangkal.
Sebagaimana ditegaskan oleh para ilmuwan politik, demokrasi yang kuat tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi oleh keberlanjutan kerja institusi dan kualitas partisipasi warganya. Sudah saatnya kita mengubah sudut pandang: masa non-tahapan bukanlah masa jeda, melainkan fase persiapan paling menentukan. Jika pondasinya kuat di sini, maka pemilu yang berkualitas bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan keniscayaan.
Daftar Pustaka
Dahl, Robert A. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971.
Diamond, Larry. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
Huntington, Samuel P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968.
Linz, Juan J., dan Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
Schedler, Andreas. “The Menu of Manipulation.” Journal of Democracy 13, no. 2 (2002).
