PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas menyambut baik rencana pembangunan Kantor Imigrasi di wilayah Purwokerto. Dukungan nyata diwujudkan dengan penyiapan lahan seluas 8 hektare di kawasan sekitar Terminal Bulupitu, Jalan Sultan Agung, Purwokerto.
Hal tersebut terungkap dalam audiensi jajaran Kantor Imigrasi dengan Pemkab Banyumas di ruang Joko Kaiman, Kompleks Pendopo Si Panji, Purwokerto, Jumat (27/3/2026).
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh rencana strategis ini.
“Dari kami akan support penuh. Dari imigrasi butuh lahannya saja, biaya pembangunan kantornya akan ditanggung imigrasi,” kata Sadewo usai audiensi.
Lahan di Terminal Bulupitu, Akses Mudah Pakai Bus
Lahan yang disiapkan Pemkab Banyumas berada di kawasan Terminal Bulupitu, tepatnya di Jalan Sultan Agung yang merupakan ruas jalan provinsi. Lokasi ini dinilai strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kita siapkan lahan di dekat Terminal Bulupitu. Di situ kita punya aset delapan hektare. Kalau datang ke Kantor Imigrasi nanti bisa naik bus,” ujarnya.
Saat Ini Masih Bergantung ke Cilacap
Saat ini, layanan keimigrasian sebenarnya sudah tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas. Namun, untuk pencetakan paspor belum sepenuhnya dapat dilakukan di outlet tersebut sehingga masih memerlukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Cilacap.
“Seminggu tiga kali kita kirim kurir ke sana untuk cetak paspor. Hari Senin kirim, Rabu ambil sambil kirim lagi. Dengan rencana ini, kan memudahkan pelayanan untuk masyarakat,” jelas Sadewo.
Proses Masih Menunggu Persetujuan Kemenpan RB
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Provinsi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Banyumas.
“Terima kasih atas dukungannya, lahan disiapkan Pemkab Banyumas. Biaya pembangunan gedung dari kami,” ujar Haryono.
Ia menjelaskan, pembangunan Kantor Imigrasi di Purwokerto masih harus melalui proses pengusulan dan menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Proses penetapan biasanya sekitar satu tahun. Setelah ada keputusan, baru bisa dilaksanakan pembangunannya,” katanya.
Purwokerto sebagai Hub Ekonomi dan Pendidikan
Menurut Haryono, keberadaan kantor imigrasi di Purwokerto sangat dibutuhkan mengingat wilayah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Banyumas serta daerah sekitarnya.
“Purwokerto merupakan hub ekonomi dari berbagai daerah seperti Purbalingga, Cilacap, hingga Tegal, sehingga sudah seharusnya memiliki kantor imigrasi sendiri,” ungkapnya.
Selain itu, tingginya mobilitas masyarakat, termasuk pekerja migran Indonesia, serta banyaknya perguruan tinggi di Purwokerto, juga menjadi pertimbangan utama.
“Dengan adanya Kantor Imigrasi di Purwokerto, pelayanan publik akan semakin dekat dan memudahkan masyarakat karena tidak harus ke Kantor Imigrasi Cilacap,” pungkas Haryono. (Angga Saputra)
