BANYUMAS – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Agus Wijayanto SH, MKn, menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Pengawasan Perda Perlindungan dan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup di Balai Kelurahan Kranji, Purwokerto Timur, Selasa (17/2/2026). Diskusi ini menyoroti dampak perubahan iklim di Banyumas dan sekitarnya.
Salah satu narasumber, Teguh Wiyono, M.Pd.I, menegaskan pentingnya edukasi lingkungan untuk membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, pemahaman regulasi daerah dan kesadaran menjaga kelestarian alam menjadi fondasi menghadapi kompleksitas persoalan lingkungan, mulai dari polusi hingga perubahan iklim global.
“Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga alam sekaligus regulasi yang melindunginya,” ujar akademisi yang akrab disapa TW ini.
Musim Tak Lagi Teratur
TW menjelaskan, pemanasan global memengaruhi pola angin muson, curah hujan, dan kelembapan udara. Akibatnya, musim hujan dan kemarau sulit diprediksi, berbeda dengan masa lalu ketika petani lebih mudah menentukan awal musim tanam.
“Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca jangka panjang, minimal 30 tahun. Ketika pola itu berubah dan sulit diprediksi, itulah indikasi perubahan iklim,” jelasnya.
TW menambahkan, perubahan iklim terjadi dalam dua skala: lokal (dipengaruhi pertumbuhan kota) dan global (dipicu emisi gas rumah kaca seperti CO2).
Secara geografis, Banyumas memiliki potensi alam beragam: wisata dan pertanian dataran tinggi di utara, hutan dan perkebunan di barat, persawahan dengan irigasi Sungai Serayu di selatan, serta kombinasi dataran dan perbukitan di timur. Namun, tiap wilayah menghadapi risiko lingkungan berbeda.
TW menilai respons pemerintah daerah dalam kondisi darurat cukup cepat, seperti penyaluran bantuan air bersih oleh BPBD. Meski demikian, ia menekankan perlunya memperkuat mitigasi dan adaptasi jangka panjang.
“Kita kuat dalam tanggap darurat, tetapi belum sepenuhnya kuat pada fase mitigasi dan adaptasi,” tegasnya.
Peran Media
Narasumber lain, Angga Saputra, Pimred indiebanyumas.com, menyoroti peran media dalam mendorong pemerintah lebih tegas mengelola wilayah lereng Gunung Slamet. Ia mencontohkan pemberitaan banjir di Banyumas yang belakangan disertai lumpur dan batang pohon, fenomena baru yang terkait deforestasi.
“Selain alih fungsi lahan hutan di lereng Slamet bagian barat dan ekspansi di timur, persoalan serius lain adalah sumber air Banyumas yang justru diambil untuk dua kabupaten lain, padahal Banyumas sendiri krisis air bersih saat kemarau,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut hadir para tokoh masyarakat dari Kelurahan Kranji serta aktivis mahasiswa. (Yoga Cokro)
