BANYUMAS – Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Bapperida, Jumat (30/1/2026). Acara dibuka langsung oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, didampingi Wakil Bupati Lintarti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junaedi, serta jajaran kepala OPD. Forum ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, baik secara luring maupun daring.
Kepala Bapperida Banyumas, Dedy Nurhasan, menjelaskan forum ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKPD 2027. “Forum ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan sekaligus penjabaran operasional RPJMD 2025–2029,” ujarnya.
Fokus dan Tujuan Forum
Forum Konsultasi Publik memiliki tiga tujuan utama:
– Menyampaikan gambaran umum rancangan awal RKPD 2027.
– Menjaring aspirasi dari perangkat daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
– Menyelaraskan kebijakan agar pembangunan bersifat partisipatif, sinergis, dan berdampak nyata.
Sadewo menegaskan, pembangunan tahun 2027 harus semakin terarah dan fokus dengan target terukur. “Pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Program Unggulan
Dalam arahannya, Sadewo memaparkan sejumlah program prioritas di berbagai sektor:
– Pendidikan:
Beasiswa untuk 1.000 siswa dan 20 mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin, rehabilitasi 80 ruang kelas, program Zona Selamat Sekolah, serta sekolah gratis.
– Sosial & Keagamaan:
Insentif bagi 1.700 guru ngaji, dukungan operasional 200 pesantren, serta insentif lebih dari 12.000 Ketua RT/RW dengan target kenaikan hingga Rp250.000.
– Seni & Budaya:
Penyelenggaraan 23 event seni dengan kolaborasi profesional dan sponsor.
– Pertanian:
Regenerasi petani melalui sentra petani muda di tiap kecamatan, minimal dua petani baru setiap tahun.
-Kesehatan & Sosial:
Perbaikan 1.800 rumah tidak layak huni, pelatihan bagi 200 kelompok rentan, serta pemberian makanan tambahan untuk 750 ibu hamil berisiko KEK.
– Ekonomi:
Revitalisasi pasar tradisional, pengembangan puskesmas rawat inap, swasembada pangan lokal, pengembangan produk unggulan (kopi, rempah, kelapa organik), serta pembangunan kawasan industri.
– Infrastruktur:
Peningkatan jalan desa-kota, rehabilitasi jembatan, pembangunan SPAM, IPLT tahap II, septic tank individual, serta perlindungan sumber air baku.
– Birokrasi & Digitalisasi:
Akses internet 100 persen di kantor desa/kecamatan, pelatihan 500 ASN, sistem pelaporan online dugaan korupsi, dan aplikasi layanan publik berbasis mobile.
Forum ini diharapkan mampu menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar perencanaan pembangunan Banyumas 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Percepatan program dilakukan melalui fokus prioritas, eksekusi cepat, pengendalian ketat, kepemimpinan yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor,” tegas Sadewo. (Alrie Johan)
