Prof. Yudhie Haryono PhD
(Presidium Forum Negarawan)
Dr.Agus Rizal
(Ekonom Univ MH Thamrin)
Negara penghutang kini jadi status biasa. Padahal, itu status terburuk dalam banyak kajian “kedaulatan negara.” Ini karena mazhab neoliberalisme berhasil meyakinkan ekonom istana bahwa utang itu kewajaran perekonomian. Utang itu lumrah, utang itu hal yang tak perlu ditakuti. Kampanye itu terus menerus dilakukan dan diulang sampai publik menganggap bahwa daulat ekonomi sebagai sesuatu yang palsu.
Para agensi neoliberali selalu tampil dengan bahasa efisiensi, disiplin fiskal, dan janji pertumbuhan yang ditopang modal eksternal. Namun, bila dibedah apa adanya, arsitektur pemikiran ini memang dirancang untuk mendorong negara, khususnya negara berkembang, bergantung pada utang luar negeri. Bukan sekadar sumber pendanaan, utang berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Begitu pinjaman masuk, ruang kebijakan menyempit dan negara dipaksa menyesuaikan diri dengan standar pasar global yang lebih menguntungkan kreditor.
Sejak dekade 1980-an, pola ini dilembagakan melalui Washington Consensus. Paket kebijakan tersebut berisi liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, deregulasi finansial, dan pemangkasan peran negara. Semuanya dikemas sebagai modernisasi ekonomi. Namun inti konsensus itu jelas, yakni menjadikan utang sebagai pintu masuk agar negara penerima mengikuti agenda neoliberalisme. Utang bukan bantuan murni, melainkan alat kendali ideologi.
Jalan dan skemanya itu enam: investasi, intervensi, infiltrasi, inefesiensi, instabilisasi dan invasi (6i). Skema ini sebenarnya terlihat jelas jika kita cermat membaca keadaan. Negara berkembang yang masuk ke dalam skema ini diarahkan untuk mengurangi intervensi negara, menghapus subsidi, membebaskan perdagangan, dan memprioritaskan pembayaran utang.
Kebijakan yang pro-warganegara dan dianggap tidak ramah pasar langsung ditekan melalui syarat-syarat pinjaman. Inilah alasan neoliberalisme sangat mendukung utang, karena tanpa ketergantungan finansial, tidak ada daya tekan untuk memaksakan perubahan struktural sesuai kehendak mereka.
Hubungan antara utang luar negeri dan kedaulatan negara bukan teori kosong. Begitu negara berutang, ruang fiskal menyempit dan agenda pembangunan bisa didorong ke arah yang ditentukan lembaga keuangan internasional. Sektor strategis dibuka selebar-lebarnya untuk modal asing. Kebijakan industri nasional tersisih dan digantikan orientasi ekspor berbasis komoditas mentah. Ekspor barang mentah dan tenaga murang, impor barang jadi dan tenaga ahli.
Hasilnya, negara semakin jauh dari kemandirian ekonomi dan semakin terjebak sebagai pemasok bahan baku murah. Dan, inilah yang dulu ditentang para pendiri republik sambil mengorbankan perang kemerdekaan. Jika saja arsitekturnya adil, tak mungkin ada ide perang kemerdekaan.
Neoliberalisme memahami bahwa kekuatan sebuah negara terletak pada kontrolnya terhadap anggaran dan asset strategisnya. Karena itu, lewat utang, kontrol tersebut dialihkan secara halus. Pemerintah dipaksa mengejar target pertumbuhan yang bergantung pada investasi asing, bukan kebutuhan warganya.
Roadmap selanjutnya, belanja sosial ditekan, sementara layanan publik dipaksa memberi peluang profit bagi korporasi. Singkatnya, utang dan skema yang ada digunakan untuk mengikis ideologi negara yang menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai dasar pembangunan.
Dampaknya terlihat jelas di banyak negara. Identitas politik ekonomi domestik melemah, bahkan hancur. Negara bergeser dari peran protektif menuju peran sebagai fasilitator pasar global: marketing multi national corporate. Ideologi ekonomi nasional yang sebelumnya menekankan keadilan, distribusi, dan pembangunan mandiri digantikan logika kompetisi dan efisiensi. Utang menjadi pintu yang terbuka lebar, dan setelah terbuka sulit ditutup kembali.
Neoliberalisme selalu mempromosikan (menipu) utang sebagai sumber pertumbuhan. Padahal, pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan yang menguntungkan kreditor. Negara berkembang diminta menjalankan reformasi struktural yang memuluskan arus modal, menghilangkan proteksi industri, dan menyingkirkan instrumen kesejahteraan sosial. Semuanya demi menjaga kelayakan kredit.
Pada akhirnya, utang luar negeri adalah soal kedaulatan dan ideologi. Neoliberalisme mendukung utang karena program itu memungkinkan mereka mendesain ulang negara sesuai kepentingan pasar global. Ketika negara kehilangan kendali atas prioritas anggarannya sendiri, hilang pula kemampuan mempertahankan ideologi nasionalnya. Yang tersisa hanyalah negara yang hidup, tetapi hidup dengan kebijakan yang diarahkan oleh pihak luar.
Saat kita tak punya konstra skemanya, yang ada hanya de-indonesianisasi, berlanjut ke de-nasionalisasi, lalu de-rasionalisasi, kemudian de-moralisasi, berikutnya de-inovasi tekhnologi dan berakhir pada de-industrialisai. Jadilah kita negara konsumen, negara budak, negara pariferal, negara tanpa kedaulatan, negara nir ideologi dan negara yang dijajah kembali.
Kesimpulannya, negara yang beriman pada utang adalah negara tanpa jati diri, tak punya kontra skema dan mimpi menjadi mercusuar dunia yang gagah dan jaya. Ini tentu mengkhianati cita-cita para pendirinya. Padahal, negara ini sangat berpotensi jadi negeri pendonor, penolong dan penjaga keadilan semesta.(*)
