NASIONAL – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dijalankan secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Anas, munculnya keluhan dari para pelaku usaha kecil, terutama pedagang kantin di sekitar sekolah, merupakan hal yang wajar dan harus didengar oleh pemerintah.
“Tugas pemerintah itu bukan hanya memproduksi program, tetapi juga mendengarkan saran, masukan, dan keluhan terhadap program tersebut. Dari situ dicari solusi yang paling adil agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Anas menyebut program MBG merupakan inisiatif baik yang bertujuan melahirkan generasi baru yang lebih sehat. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan sektor ekonomi kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha kantin atau pasokan bahan pangan ke sekolah.
“Idenya kan bukan untuk mematikan usaha kecil, justru menggerakkannya. Tinggal bagaimana mencari saluran sambungannya agar dana besar yang digelontorkan bisa menetes dan menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Anas.
Ia menilai persoalan di lapangan seperti monopoli pasokan oleh pemasok besar atau pengepul harus segera diantisipasi pemerintah daerah. Jika tidak, tujuan utama program untuk memperkuat ekonomi rakyat tidak akan tercapai.
“Kalau pasokan terkumpul di satu supplier besar, misi presiden tidak akan tercapai. Pemerintah daerah harus hadir untuk membatasi ‘kreativitas’ yang kemudian merugikan usaha kecil seperti itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anas mengusulkan agar pola pelaksanaan MBG tidak harus seragam di semua daerah.
Menurutnya, tiap wilayah memiliki potensi dan kondisi berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan harus asimetris.
“Kalau di suatu daerah kantinnya sudah bagus, bisa saja SPPG bekerja sama dengan kantin yang ada. Prinsipnya saling menguntungkan, tidak harus semuanya serba baru lalu yang lama dibiarkan mati,” jelasnya.
Anas menekankan pentingnya kebijakan yang bijaksana dalam mengimplementasikan program nasional agar tujuan baiknya tidak justru mematikan sektor usaha kecil yang sudah berjalan. (Angga Saputra)
