FOKUS – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Yanuar Arif Wibowo, SH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai kasus penyalahgunaan fungsi lembaga pemasyarakatan (lapas), termasuk dugaan keterlibatan oknum sipir dalam peredaran narkoba.
“Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM di Komisi XIII, saya mendesak agar segera dilakukan audit investigatif terhadap sistem keamanan, pembinaan, dan pengawasan di seluruh lapas,” ujar Yanuar di sela-sela Final Yanuar Mini Soccer Fun Cup 2025, Sabtu (11/10/2025) di Purwokerto.
Ia menekankan bahwa kasus-kasus yang muncul ke publik bisa jadi hanya “puncak gunung es”, sementara banyak pelanggaran lain yang tidak terungkap oleh media maupun aparat penegak hukum.
“Lapas harus berbenah. Fungsinya adalah membina warga binaan agar siap kembali ke masyarakat, bukan menjadi pusat distribusi narkoba atau kejahatan lainnya,” tegasnya.
Yanuar juga menyoroti perlunya reformasi sistemik dan digitalisasi dalam pengawasan lapas. “Sistem manual membuka banyak celah. Sudah saatnya kita gunakan teknologi sensor dan monitoring digital untuk memperkuat pengawasan,” katanya.
Selain sistem, ia menyoroti aspek sumber daya manusia. Menurutnya, petugas lapas menghadapi risiko tinggi secara fisik dan psikis, sehingga perlu mendapatkan remunerasi yang layak.
“Pendapatan yang kecil membuka peluang penyimpangan. Tawaran dari bandar narkoba atau koruptor bisa sangat menggiurkan. Kalau gaji mereka layak, kita harap bisa mencegah praktik-praktik curang seperti memberi fasilitas khusus kepada warga binaan yang mampu membayar,” jelasnya.
Yanuar juga mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) untuk menginvestigasi kondisi lapas secara menyeluruh. “Suara-suara masyarakat sudah menjadi rahasia umum, tapi mereka tidak berani bicara terbuka. Ini harus kita dalami,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa mayoritas warga binaan di lapas berasal dari kasus narkoba, dengan persentase mencapai lebih dari 55 persen.
“Overkapasitas sudah menjadi masalah klasik. Saya mendorong agar kasus narkoba dipilah. Kalau dia pengguna, apalagi baru mencoba, sebaiknya direhabilitasi, bukan dipenjara. Tapi kalau dia bandar atau pengedar, harus ditempatkan di lapas super maksimum seperti Nusakambangan,” tegasnya.
Yanuar menutup dengan harapan agar reformasi lapas tidak hanya bersifat kosmetik, melainkan menyentuh akar persoalan.
“Negara harus hadir dengan sistem yang kuat dan perlakuan yang adil, agar lapas benar-benar menjadi tempat pembinaan, bukan tempat pembusukan,” pungkasnya. (Angga Saputra)
