BANYUMAS – Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas dan Tanoto Foundation dalam upaya penanganan stunting resmi diperpanjang hingga tahun 2028. Kesepakatan tersebut terungkap dalam pertemuan antara pihak Tanoto Foundation dan Bupati Banyumas, Kamis (21/8/2025), di Ruang Joko Kaiman.
Regional Lead Wilayah Jawa Tanoto Foundation, Anang Ainur Rozikin, menyampaikan bahwa kerja sama yang dimulai sejak 2022 akan berlanjut selama tiga tahun ke depan.
“Tahun 2025 ini kami kembali berkolaborasi dengan Pemkab Banyumas. Setelah periode 2022–2025, kerja sama ini diperpanjang hingga 2028 untuk memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting,” ujar Anang.
Tiga Fokus Strategis
Anang menjelaskan, ada tiga fokus utama dalam program kolaboratif ini:
1. Peningkatan Kapasitas SDM:
Tanoto Foundation akan melatih tokoh masyarakat dari berbagai elemen agar lebih aktif dalam menyosialisasikan pentingnya pencegahan stunting.
“Kami ingin membentuk kesadaran kolektif melalui pelatihan aksi konvergensi, agar tokoh-tokoh lokal dapat menyampaikan pesan pencegahan stunting secara masif,” jelasnya.
2. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran:
Kolaborasi ini juga bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemkab Banyumas.
“Kami mengapresiasi komitmen anggaran dari Pemkab. Selanjutnya, kami akan bantu menyusun perencanaan agar anggaran tersebut benar-benar berdampak maksimal,” kata Anang.
3. Penguatan Pengelolaan Data:
Data yang tersebar di tingkat kabupaten akan dikelola lebih baik di tingkat desa sebagai dasar perencanaan program.
“Data adalah fondasi utama untuk merancang dan mengembangkan program strategis. Kami akan bantu agar data di desa bisa menjadi penggerak kebijakan,” tambahnya.
Anang berharap, melalui pendampingan intensif, angka stunting di Banyumas yang saat ini berada di angka 19,6% dapat ditekan lebih rendah dalam tiga tahun ke depan.
Komitmen Pemkab Banyumas
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyambut baik kelanjutan kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah, sangat penting. Stunting bukan hanya isu kesehatan, tapi juga tanggung jawab sosial dalam menyiapkan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujar Sadewo.
Ia juga menyoroti pentingnya program Rembuk Stunting sebagai ruang bersama untuk menyusun langkah konkret penurunan prevalensi stunting.
Mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Banyumas tercatat sebesar 19,6%, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang berada di angka 17,1%.
Sadewo turut menekankan pentingnya Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, swasta, tokoh masyarakat, dan individu untuk menjadi orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting.
“Dukungan bisa berupa edukasi, bantuan nutrisi, akses air bersih, hingga pendampingan psikososial. Ini bukan sekadar memberi, tapi wujud kepedulian aktif dalam membentuk generasi Banyumas yang unggul,” pungkasnya. (Angga Saputra)
