FOKUS – Menanggapi penolakan dari sejumlah pihak terhadap rencana kehadiran Rizieq Shihab dalam acara Tabligh Akbar Muharram 1447 H di Lapangan Besar Cilongok, Koordinator Keamanan acara, Sukoco, menegaskan bahwa kegiatan tersebut akan tetap menjunjung ukhuwah islamiah dan tidak bertujuan memecah belah umat.
“Penolakan adalah hak masing-masing. Tapi kami pastikan, tidak ada tema atau isi pengajian yang mengarah pada perpecahan. Ini murni pengajian bertema sholawatan,” ujar Sukoco, Jumat (18/7/2025).
Ia menjelaskan, panitia yang beranggotakan dari pondok pesantren Raudhatul Jannah menjamin kegiatan akan berlangsung damai dan tidak memicu kontroversi. “Kita ini sama-sama umat Islam dan ingin menjaga ukhuwah islamiah. Tidak akan ada ceramah yang provokatif atau menyinggung pihak manapun,” tegasnya.
Sukoco menambahkan, panitia masih dalam proses pengurusan izin resmi kepada pihak berwenang dan berharap semua prosedur berjalan lancar. “Secara prinsip, tidak ada niat buruk. Kami hanya ingin menggelar pengajian dengan damai dan khidmat,” ujarnya.
Gelombang Penolakan Terhadap Kehadiran Rizieq Shihab
Sebelumnya, penolakan terhadap rencana kehadiran Rizieq Shihab dalam Tabligh Akbar yang dijadwalkan berlangsung pada 24 April 2025 disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat di Cilongok.
Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah Cilongok, bersama sejumlah tokoh masyarakat, menggelar aksi penolakan secara terbuka dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Rizieq Shihab, Tidak Bermanfaat di Cilongok”, Kamis malam (17/7/2025).
Dalam aksi tersebut, para peserta yang mayoritas berasal dari kalangan Nahdliyin menyampaikan orasi secara bergantian, menyuarakan kekhawatiran mereka atas potensi gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat jika acara tetap digelar dengan menghadirkan Rizieq.
Penolakan serupa juga datang dari Forum Banyumas Eling (FBE), wadah persatuan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas. Dalam pernyataan sikap resminya, Ketua FBE Yudo F. Sudiro SH MH menyatakan bahwa kehadiran Rizieq Shihab dinilai dapat memicu konflik horizontal dan mengganggu kerukunan masyarakat yang selama ini terjaga di Banyumas.
“Ini bukan persoalan pribadi, tapi demi menjaga stabilitas sosial dan persatuan. Aspirasi masyarakat jelas menolak kegiatan yang berpotensi mengganggu harmoni yang telah dibangun bersama,” tegas Yudo. (Angga Saputra)
