BANYUMAS – Pelaku industri perhotelan dan restoran di Kabupaten Banyumas mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemangkasan kegiatan instansi pemerintah.
Selama ini, sektor pemerintahan menjadi salah satu pangsa pasar utama industri perhotelan dan restoran. Namun, dengan berkurangnya kegiatan dinas yang biasanya digelar di hotel atau restoran, pelaku usaha mulai mengeluhkan penurunan pendapatan.
Menanggapi hal ini, pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyumas melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, pada Selasa (15/4/2025).
“Pada pertemuan ini kami menyampaikan keluh kesah terkait pemangkasan anggaran, yang berimbas pada menurunnya kegiatan di hotel dan restoran,” ujar Ketua Umum BPC PHRI Banyumas terpilih, Irianto.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan fasilitas hotel dan restoran lokal untuk kegiatan yang memungkinkan dilakukan di luar kantor. Selain itu, Pemda diharapkan lebih sering menyelenggarakan event skala nasional yang berpotensi meningkatkan permintaan akomodasi.
“Jika kondisi terus melesu, bukan tidak mungkin akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Meski saat ini belum sampai pada tahap itu,” tambahnya.
Wakil Bupati Lintarti menerima masukan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya mencarikan solusi bersama.
“Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat memang berdampak, terutama pada perjalanan dinas dan kegiatan luar kantor. Namun kami terus berupaya menggandeng pelaku industri kreatif untuk memajukan sektor ini,” kata Lintarti, didampingi Kepala Dinporabudpar Banyumas.
Ia juga menyebutkan bahwa Dinas Pariwisata telah menyusun kalender event, termasuk agenda tingkat kabupaten, provinsi, hingga skala nasional.
“Pemda berkomitmen untuk menjadikan Purwokerto dan Banyumas sebagai tuan rumah event-event besar yang dapat menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya. (Angga Saputra)
