NASIONAL– Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pihaknya hanya mengundang orang-orang yang memiliki semangat menegakkan demokrasi dan hukum untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 pada 24-26 Mei 2024.
Hal tersebut disampaikan ketika ditanya mengenai kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diundang dalam pelaksanaan Rakernas PDI-P kali ini.
Mula-mula, Hasto menjelaskan bahwa Rakernas kali ini diadakan dalam momentum semangat reformasi untuk melawan sisi gelap kekuasaan. Sebab Pemilu 2024, menurut PDI-P, sudah direkam publik menjadi Pemilu yang paling brutal.
“Dan itu terekam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Hasto menambahkan, anggapan publik itu juga sudah tersampaikan melalui dissenting opinion atau pandangan berbeda oleh tiga hakim MK saat membacakan putusan mengenai sengketa Pilpres 2024.
Hal itu lah, kata dia, yang menjadi dasar PDI-P mengundang figur yang akan datang ke Rakernas kali ini, yakni yang memiliki semangat menjaga hukum.
“Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat,” tutur Hasto.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa PDI-P memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah.
Apalagi, tegas Hasto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter Orde Baru. “Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-5,” tutupnya
Angga Saputra
