indiebanyumas.com – Elektabilitas bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto anjlok usai pendaftaran ke KPU dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres.
Penurunan elektabilitas Prabowo tercatat dalam survei yang dirilis Charta Politika, Senin (6/11). Elektabilitas Prabowo turun sekitar 5 persen dari survei terakhir pada 17 Oktober lalu.
Dilansir dari laman CNN Indonesia, Prabowo semula unggul 9,8 persen dalam simulasi head to head melawan Ganjar Pranowo. Prabowo mendapat 49,9 persen, sementara Ganjar 39,6 persen.
Usai putusan MK, elektabilitas Prabowo justru turun menjadi 44,4 persen. Bersamaan dengan itu, elektabilitas Ganjar justru naik menjadi 40,8 persen.
“Sementara periode yang sama, elektabilitas Ganjar yang sudah menggandeng Mahfud MD sebagai cawapresnya justru mengalami peningkatan menjadi 40,8 persen,” ujar Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam paparannya.
Selain Prabowo, elektabilitas Anies juga mengalami penurunan. Pada periode sebelumnya, elektabilitas Anies berada di angka 24,8 persen. Sementara dalam survei terbaru, Anies turun tipis menjadi 24,3 persen.
Simulasi 3 nama
Sementara, dalam simulasi tiga nama di antara tiga pasangan bakal capres-cawapres, Prabowo yang didampingi Gibran Rakabuming, juga kalah dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ganjar-Mahfud unggul dengan elektabilitas sebesar 36,8 persen atau selisih 2 persen dari Prabowo-Gibran dengan 34,7 persen.
Elektabilitas Prabowo-Gibran menurun dari survei Charta sebelumnya yang sempat berada di posisi puncak. Yunarto menilai, penurunan elektabilitas Prabowo diduga dipengaruhi oleh putusan MK.
Dalam surveinya, Charta mengungkap bahwa 49,9 responden meyakini bahwa putusan MK merupakan penyalahgunaan wewenang untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Responden juga meyakini bahwa Presiden Joko Widodo ikut campur dalam perkara tersebut.
“Dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden,” kata Yunarto.
Di sisi lain, mayoritas masyarakat juga tidak setuju dengan praktik politik dinasti. Publik menilai bahwa Gibran belum pantas menjadi cawapres karena masih terlalu muda dan belum berpengalaman.
“Mas Gibran ini berpotensi untuk menjadi beban atau liabilitas bagi Pak Prabowo, dengan majunya jadi cawapres karena dianggap belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pemerintahan,” ucap Yunarto.
Survei Charta dilakukan dalam rentang waktu 26 sampai 31 Oktober 2023 terhadap 2.400 responden berusia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat.
Survei menggunakan metode wawancara tatap muka (face to face), dengan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2 sampel dan quality control 20 persen dari total sampel.
