Kediri – Kejari Kota Kediri menggeledah tiga tempat terkait kasus korupsi bansos Kota Kediri. Dari tiga tempat itu, kejaksaan mengamankan sejumlah barang bukti.
Empat tempat itu adalah Kantor Dinas Sosial Kota Kediri, rumah tersangka mantan Kadinsos Kota Kediri Triyono Kutut, rumah tersangka RR petugas pendamping Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kedatangan penyidik kejaksaan adalah untuk mencari alat bukti korupsi bansos yang dilakukan mantan Kepala Dinsos TKP dan RR petugas pendamping BPNT.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Kediri Harry Rachmat mengatakan penggeledahan dilakukan di beberapa tempat terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Triyono Kutut.
“Kami mencari dokumen dan alat bukti korupsi untuk pengembangan pemeriksaan, ada 3 sepeda dan beberapa berkas,” kata Harry kepada wartawan, Jumat, (28/1/2022).
Penggeledahan dilakukan mulai pagi hari jam 10.00 WIB di kantor Dinas Sosial di Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri, Pesantren, Kota Kediri. Dari tempat ini diamankan beberapa dokumen dan dua unit sepeda yang diduga dibeli dari uang korupsi.
Usai mendapatkan barang bukti tersebut, penyidik meneruskan penggeledahan di rumah pribadi Triyono Kutut di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Di rumah ini penyidik kembali mengamankan beberapa bukti seperti buku tabungan dan satu unit sepeda gunung.
“Kita juga menggeledah rumah RR. Kita amankan beberapa dokumen,” imbuh Harry Rachmat.
Hingga saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi itu.
Untuk diketahui saat ini Kejaksaan Negeri Kota Kediri sudah menahan mantan Kepala Dinas Sosial Triyono Kutut dan pendamping BPNT, RR. Masing-masing diduga meminta fee kepada supplier yang menjadi rekanan penyedia bantuan sosial.
Hasil penyidikan sementara, diketahui kedua tersangka diduga meminta uang kepada pihak supplier yang ditunjuk untuk menyediakan pasokan pangan untuk program BPNT. Nilai fee atau cash back tersebut tergantung komoditas.
Untuk komoditas beras, fee kepala dinas Rp 200 per kilogram dan pendamping Rp 100 per kilogram. Untuk komoditas telur, fee kepala dinas Rp 1.000 per kilogram dan pendamping Rp 500. Untuk komoditas kacang, fee kepala dinas Rp 1.000 per kilogram dan pendamping Rp 500 per kilogram.
Permintaan fee tersebut berlangsung sejak Juni 2020 sampai September 2021. Total yang telah mereka terima dari supplier mencapai Rp 1,4 miliar.
(iwd/iwd)
