CILACAP – Bertambahnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2021 dan 2022 sebanyak 5.285 pegawai menjadi persoalan tersendiri.
Atas beban tersebut, sedikitnya Pemkab Cilacap harus menyiapkan Rp 470 miliar untuk membayar gaji PPPK formasi 2021 dan 2022 selama dua belas bulan di tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ahmad Fauzi saat Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023, Selasa, (4/1) di Gedung Diklat Cilacap.
“Meningkatnya beban belanja gaji untuk formasi CPNS dan PPPK menjadi permasalahan umum APBD 2022,” kata Fauzi.
Selain beban belanja pegawai, persoalan umum yang dihadapi Pemkab Cilacap adalah turunnya pendapatan yang berasal dari transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) 2020 ke 2022 sebesar Rp 218,33 miliar, dan banyaknya mandatory spending yang harus dipenuhi melalui APBD 2023.
Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman mengatakan, untuk menutup kebutuhan anggaran gaji PPPK dan CPNS, Pemkab Cilacap berupaya menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di tahun 2021 kan kita ada perubahan Perda kaitannya dengan retribusi. Itu harapannya ke depan bisa meningkatkan PAD,” kata Syamsul setelah kegiatan.
Selain itu, Pemkab juga akan melakukan efisiensi dalam banyak hal. Termasuk dalam belanja pegawai yang akan pihaknya kaji kembali untuk efisiensi. “Otomatis banyak tenaga honorer yang diterima PPPK, itu kan nanti kita bisa hitung,” imbuhnya.
Upaya efisiensi anggaran lainnya yang akan dilakukan diantaranya adalah kegiatan OPD sehari-hari yang menurut dia masih bisa dilakukan efisiensi.
“Contoh kegiatan yang seremonialitas mending gak usah. Kaya rapat gitu, biasanya rapatnya 3 kali 4 kali cukup sekali rapat tapi langsung kerja,” imbuh dia.
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menjelaskan, untuk kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 diarahkan pada pemantapan infrastruktur dan pemulihan ekonomi berkelanjutan didukung penguatan SDM dan daya saing daerah.
“Agar target capaian prioritas pembangunan tersebut dapat terealisasi, maka penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 diarahkan pada prioritas daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022, dan isu-isu strategis Tahun 2023,” jelas Tatto.
Program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023, dia menambahkan, diprioritaskan untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang belum tercapai berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya.(nas)
