Purbalingga – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) memaparkan 4 langkah yang akan dilakukan demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga.
4 langkah tersebut dipaparkan Bupati Tiwi di muka forum Rapat Paripurna DPRD Acara Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda APBD 2022 dan 4 Raperda Lainnya, Rabu 10 November 2021 di Ruang Rapat DPRD Purbalingga.
“Upaya riil yang akan dilakukan tahun 2022 adalah, (pertama) melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan khususnya tanah yang diharapkan akan meningkatkan PBB dan BPHTB,” kata Bupati Purbalingga.
Kemudian, Bupati Tiwi akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi atau parkir tepi jalan umum.
Ketiga, optimalisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Kemudian, Tiwi akan melakukan updating tarif retribusi untuk jenis retribusi yang besaran tarifnya dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
“Saat ini Pemkab Purbalingga juga sedang dilakukan audit kinerja optimalisasi PAD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Bupati Tiwi.
Menurutnya, hasil audit dari BPK nanti akan dijadikan acuan untuk optimalisasi PAD.
Hasil diskusi bahwa nanti ada banyak potensi PAD yang masih bisa dimaksimalkan, diantaranya sampah, parkir, pasar dan sebagainya. Ketika audit selesai, maka rekomendasi BPK nanti bisa kami jadikan dasar dalam optimalisasi PAD,” ungkapnya.***
