JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan, tahun ini terdapat usulan tambahan bansos untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang merupakan usulan pemerintah daerah. Ia mengakui, penyaluran bansos tersebut belum terealisasi hingga saat ini.
“Perlu kami sampaikan bahwa tahun ini kami mendapatkan tambahan 5,9 juta (KPM bansos), namun memang belum terealisasi,” ujar Mensos dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Senin (20/9).
Mensos mengatakan, pencairan bansos untuk 5,9 juta KPM tersebut rencananya akan mulai dicairkan pada akhir September dan awal Oktober. Saat ini pihaknya tengah melakukan validasi terkait data tambahan KPM tersebut.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan penambahan anggaran dan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) untuk tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, terdapat tambahan penerima bansos usulan pemerintah daerah (pemda).
Usulan tambahan KPM tersebut adalah KPM yang bukan penerima kartu sembako dan di luar KPM bantuan sosial tunai (BST) yang sudah tercatat.
“Mereka akan mendapatkan (bansos selama) enam bulan, masing-masing (KPM) Rp 200.000 per bulan, sehingga anggarannya adalah Rp 7,08 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu (17/7).
Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 28,31 triliun untuk program keluarga harapan (PKH) dengan sasaran sekitar 10 juta KPM (sekitar 40 juta orang). Alokasi anggaran program kartu sembako semula Rp 42,37 triliun untuk 18,8 juta KPM (sekitar 75,2 juta orang).
Besaran manfaat sebesar Rp 200.000/bulan. Kemudian, pemerintah memutuskan tambahan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun untuk tambahan besaran manfaat pada bulan Juli dan Agustus sebesar masing-masing Rp 200.000 per bulan. Jadi, alokasi anggaran untuk program kartu sembako menjadi Rp 49,89 triliun.
Lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran program bantuan beras Bulog sebesar Rp 3,58 triliun. Bantuan ini menyasar 28,8 juta KPM (sekitar 115,2 juta orang). Bantuan ini diberikan untuk penerima BST dan kartu sembako. Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras.
Selanjutnya, pemerintah menambahkan alokasi anggaran untuk program kartu prakerja. Semula pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Kemudian ditambahkan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta peserta.
