Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) segera menuntaskan penyaluran bantuan sosial atau bansos sebelum pekan ketiga September ini berakhir.
“Kasihan keluarga penerima manfaat (KPM) itu. Tidak ada yang sulit, kalau kita bersungguh-sungguh,” kata Mensos Risma dalam pertemuan pemadanan data di Palangkaraya, Jumat, 17 September 2021.
Hadir dalam pertemuan itu, perwakilan Bank Himbara, perwakilan PT Pos Indonesia, para pejabat eselon l Kemensos, staf khusus menteri. Lalu Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Ida Oetari, Deputi PIP Bidang Polhukam dan PMK BPKP Iwan Taufiq Purwanto, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palangkaraya.
Risma menyebut, salah satu yang dikeluhkan Himbara dalam proses penyaluran bansos di daerah adalah kondisi geografis. Kondisi di Kalimantan Tengah misalnya, kebanyakan berupa lahan gambut, rawa dan sungai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Risma meminta Bank BUMN dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM, PKH, dan BPNT.
“Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan, mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan,” tutur Risma.
Kepada semua pihak, Risma meminta untuk berhati-hati dengan data. Misalnya saat diketahui bansos tidak sampai karena alamat tidak diketahui, maka bukan berarti bantuan tak disalurkan. “Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan, dosa kita, Pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini,” kata dia.
Mantan Wali Kota Surabaya itu meminta agar bank mendekatkan pelayanan ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Risma akan menyiapkan peraturan khusus agar bisa menjadi payung hukum bagi Himbara untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.
“Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” ujar Risma.
