CILACAP – Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 baru tercapai sebesar 50,36 persen. Capaian ini minus deviasi sebesar 5,18 dari target fisik sebesar 55,54 persen.
Sejumlah penyebab belum terelisasi target diantaranya pada kegiatan perjalanan dinas yang belum terlaksana karena adanya PPKM.
Pada Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor Pok) Tri wulan II atau sampai dengan 31 Juli disebutkan, rata-rata realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga Juli sebesar 41,98 persen, dan realisasi SPJ sebesar 40,98 persen.
Rendahnya capaian ini disebabkan adanya efisiensi selama pandemi Covid-19 banyak kegiatan dilakukan secara daring.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap, Wasi Ariyadi mengatakan, secara umum capaian tersebut lebih baik dari tahun anggaran 2020.
“Setelah dievaluasi langsung oleh Sekda tidak ada permasalahan yang besar yang menonjol,” ungkapnya setelah Rakorpok di Ruang Prasanda Komplek Rumah Dinas Bupati, Kamis (19/8).
Untuk pelaksanaan realisasi fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 sendiri, sampai dengan akhir Juli 2021, DAK Reguler sebesar 22,48 persen, DAK Penugasan sebesar 34,48 persen dan DAK Non Fisik sebesar 52,62 persen.
Kemudian untuk progres realisasi fisik Pelaksanaan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah TA 2021 sampai dengan 31 Juli 2021, realisasi fisiknya mencapai 11,59 persen dan realisasi keuangannya sebesar 5,85 persen.
Sementara Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA 2020 yang dilaksanakan pada Tahun 2021, Realisasi Fisik mencapai 22,49 persen dengan Realisasi Keuangan (SPJ) sebesar 9,22 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf menekankan kepada OPD yang realisasinya masih di bawah target, untuk segera melakukan percepatan, baik pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggarannya, dan ditindaklanjuti agar tidak terkena refocusing.
“Kalau sampai akhir Agustus SPK (Surat Perintah Kerja) belum jadi ya nanti kita refocusing, untuk menutup defisit yang masih ada di 2021,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Kepala OPD untuk bisa mempercepat akselerasi pelaksanaan pekerjaan.
“Banyak PR yang harus dibenahi, yang harus dilaksanakan. Jadi jangan ayem-ayem (santai) karena pergerakan waktu, sehingga saya harapkan kepada masing-masing OPD untuk meningkatkan kinerjanya,” pungkas dia. (nas)
