Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma menemukan sebanyak 1.868 rekening penerima bantuan sosial (bansos) terblokir di Sragen, Jawa Tengah. Angka tersebut merupakan jumlah penerima yang tidak bisa mencairkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
Risma menjelaskan sebelumnya ia menemukan ada sebanyak 1.829 penerima yang tercatat belum mencairkan bansos PKH di Sragen. Namun ketika pihaknya berkoordinasi dengan bank BNI selaku penyalur bansos tersebut, ternyata ada 1.868 rekening penerima bansos terblokir sehingga tak bisa mencairkan bantuan.
“Ada beda data antara bank dan Kemensos. Data bank 1.868 rekening KPM [Keluarga Penerima Manfaat] terblokir, data kami 1.829 belum tersalurkan,” kata Risma saat ditemui di Sragen, Jawa Tengah, Jumat (20/8).
Sebagai informasi total KPM bansos PKH tahap II sebanyak 37.225 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 35.396 KPM telah mencairkan bantuan dan 1.829 belum cair.
Artinya ada beda selisih 39 KPM dalam data bank dan data Kemensos. Namun dipastikan ke-39 KPM tersebut belum mencairkan bansos PKH.
Risma mengatakan telah meminta dinas sosial Sragen, bank BNI, serta pendamping PKH untuk segera berkoordinasi terkait beda data antara Kemensos dengan BNI.
“Tadi saya minta minggu depan harus sudah tersalurkan, saya minta pada pihak BNI agar bisa diselesaikan dua hari [sabtu-minggu] sehingga Senin bisa cair,” kata Risma.
Selain di Sragen, Risma juga menemukan masalah penyaluran bansos di Wonogiri dan Surakarta. Sejumlah penerima bansos PKH tak bisa mencairkan bantuan karena penerima tidak bisa ditemukan, saldo terblokir, atau belum punya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Jadi ini memang banyak laporan, tapi masalahnya beda-beda dan saya sudah minta bank untuk segera selesaikan agar bisa cepat tersalurkan ke penerima bantuan,” ujar Risma.
Bansos PKH merupakan bantuan pada warga miskin yang disalurkan bertahap setiap tiga bulan sekali. Besaran bansos PKH bagi setiap PKM berbeda-beda sesuai dengan kriteria penerima.
Nilai bansos PKH terbesar yaitu Rp3 juta yang diberikan pada ibu hamil dan anak usia dini. Sementara keluarga yang memiliki anak usia sekolah mendapat bantuan berbeda-beda mulai Rp900 ribu-Rp1,5 juta per 3 bulan. Bantuan tersebut langsung dicairkan ke rekening penerima.
(mln/gil)
