PURWOKERTO – Meningkatnya aktivitas warga beberapa waktu terakhir ini disikapi serius oleh Pemkab Banyumas. Nantinya, seluruh kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan harus melalui prosedur dan izin dari Satgas Covid-19 Kabupaten Banyumas.
Hal itu diungkapkan Sekda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono, Jumat (4/6) kemarin. Dia menekankan akan melakukan pengetatan-pengetatan sebagai upaya preventif penyebaran virus Covid-19.
“Semua kegiatan itu harus ada izin yang sudah diintruksikan bupati, baik hajatan dan yang lain diperbolehkan sesuai prokes dan ada satgas yang menunggu,” katanya.
Menurutnya, jika ada kegiatan yang berpotensi berkerumun tapi tidak ada izin maka dari kepolisian akan bertindak. Seperti beberapa waktu lalu, ada kegiatan wisuda yang dibubarkan.
“Kemarin mungkin dengar berita ada yang mengadakan wisuda dibubarkan. Saya tidak merasa ada izin ke saya, kalau sudah kerumunan itu urusannya kepolisian,” terangnya.
Lanjut, jika sudah mengajukan izin maka tim satgas akan mengkaji dan menganalisa terlebih dahulu.
“Kalau izin ke kami, kami analisa jumlahnya berapa, tata caranya bagaimana. Jika itu bisa dilakukan kami keluarkan izin dan lakukan pengawalan, Kalau tanpa izin kayanya iya (dibubarkan),” ucapnya.
Sekda menambahkan, di Banyumas ia akui pandemi trennya naik. Meski begitu, untuk Bed Occupancy Ratio (BOR) masih dibawah 50%.
“Kudus sudah mengerikan sekali BOR sudah 80% sudah tidak mampu lagi Banyums BOR 35% berarti masih banyak yang kosong.Itu sebetulnya bukan orang Banyumas saja tapi ada Purbalingga, Kebumen, Cilacap, dsb,” ucapnya.
Upaya selanjutnya, adalah dengan menggalakkan PPKM mikro. Ia juga meminta agar masyarakat tidak kendor untuk menerapkan protokol kesehatan.
“Kalau covid, seperti ini kita untuk PPKM mikro kita galakan, kita sudah lakukan perpanjangan. Jadi kita saling berkoordinasi pada seluruh jajaran baik itu TNI, Polri untuk mengetatkan. Walaupun tren naik, Insha Allah terkendali. Kita mengajak semua masyarakat untuk prokes. Benteng terakhir adalah prokes,” pungkasnya. (aam)
