Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staff Presiden (KSP) Edy Priyono mempertanyakan klaim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan soal korupsi bantuan sosial Covid-19 mencapai puluhan sampai ratusan triliun rupiah.
Edy menilai pernyataan Novel spekulatif dan tidak jelas. Ia bingung nilai Rp100 triliun yang dimaksud Novel merujuk pada nilai proyek atau total korupsi bansos.
“Kalau yang dimaksud adalah nilai dugaan korupsi, rasanya sulit diterima akal sehat. Begitu pun jika yang dimaksud adalah nilai proyek atau program bansos,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Jumat (21/5).
Edy menyampaikan total anggaran perlindungan sosial pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp234,3 triliun pada 2020. Dari jumlah itu, anggaran yang dialokasikan untuk bansos tak sampai Rp100 triliun.
Dia menyebut anggaran perlindungan sosial tahun ini Rp150,28 triliun. Hanya Rp2,45 triliun di antaranya yang dialokasikan untuk penyediaan beras bansos. Sisa anggaran bansos ditransfer langsung ke penerima manfaat.
“Jadi, proyek apa yang dimaksud?” ujar Edy.
Edy menilai Novel tak sepantasnya mengungkap pernyataan kontroversial seperti itu ke publik. Dia menilai Novel seharusnya fokus bekerja mengusut dugaan korupsi tersebut.
“Kalau memang ada dugaan korupsi, silakan diusut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam upaya penegakan hukum, pernyataan seperti itu sama sekali tidak produktif,” katanya.
Sebelumnya, Novel mengungkap nilai korupsi bansos Covid-19 mencapai ratusan triliun rupiah. Hal itu ia ungkap saat menjabarkan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani 75 orang pegawai KPK yang dinonaktifkan.
Salah satu penyidik yang menangani kasus itu adalah Kasatgas penyidik kasus bansos Andre Dedy Nainggolan. Andre masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan setelah tak lulus tes wawasan kebangsaan.
“Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan, saya rasa seratus triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan,” kata Novel kepada CNNIndonesia, Senin (17/5).
KPK membongkar dugaan korupsi bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari didakwa menerima suap senilai total Rp32,48 miliar terkait penunjukan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.
(dhf/fra)
