Jakarta – Warga Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua menggelar demonstrasi serentak di tiga kota hari ini, Jumat (21/5). Aksi digelar untuk merespons sejumlah kasus yang terus memanas dalam beberapa waktu terakhir di Papua.
Salah satu koordinator aksi, Lakar Sime menuturkan bahwa aksi hari ini akan digelar masing-masing di depan Istana Kepresidenan, Jakarta; Jalan Asia-Afrika, Bandung; dan depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Aksi hari ini tuntutan, terkait tindakan militerime yang berlangsung di Papua. Terus pembebasan tahanan politik Papua,” ujar Lakar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (31/5).
Dalam selebaran yang disebar, aksi menuntut empat warga yang kini masih ditahan aparat kepolisian. Mereka yakni, Calvin Maolama, Rulland Levy, Simon Magal, Jakub, dan Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo.
Sedangkan, sejumlah tuntutan yang diserukan dalam aksi tersebut antara lain, menolak rencana penerapan otonomi khusus (Otsus) jilid II di Papua dan menolak militerisme dan pengiriman prajurit yang dinilai lebih merugikan rakyat Papua.
Terkait Otsus, Lakar berkata, kebijakan tersebut hingga 20 tahun dinilai tak membawa dampak signifikan terhadap masyarakat Papua. Menurut dia, Otsus lahir karena ada tuntutan politik yang berbeda dari warga.
“Sejarah Otsus lahir karena ada tuntutan politik yang berbeda dari rakyat Papua sendiri. Dan itu bukan keinginan rakyat Papua,” katanya.
Selain menyoroti isu-isu Papua, warga yang berdemonstrasi hari ini juga mengangkat isu Palestina. Dalam seruan aksi yang beredar tertulis seruan untuk menghentikan perang di Palestina.
Lakar menyebut pihaknya juga akan menyoroti sejumlah kasus yang berkembang beberapa waktu terakhir termasuk pelabelan teroris terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pihaknya mengaku menolak label yang dari pemerintah tersebut.
Ia menilai label tersebut hanya akan memberi kesewenang-wenangan kepada aparat dalam melakukan aksi kekerasan, termasuk ke masyarakat sipil. Ia mengaku kerap mendapati warga sipil yang menjadi korban akibat aksi kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri.
“Karena setiap kejadian yang kami lihat di lapangan sendiri itu biasanya ada warga sipil yang, orang Papua yang ditindak kekerasan, sering dicap sebagai pemberontak KKP, OPM, dan lain-lain,” katanya.
(thr/wis)
